Intime – Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar melayangkan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra. Langkah ini diambil menyusul beredarnya narasi yang mengaitkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Koordinator Tim Hukum Bakumham DPP Partai Golkar, Muhamad Sattu Pali, mengatakan somasi tersebut disampaikan atas arahan langsung Bahlil. Somasi juga ditujukan kepada pihak lain yang ikut menyebarkan konten yang dipersoalkan.
“Hari ini kami akan menyampaikan somasi terbuka yang ditujukan kepada Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra, berikut seluruh pihak-pihak yang telah menyebarluaskan konten-konten yang menurut kami itu belum tentu benar,” kata Sattu dalam konferensi pers di DPP Golkar, Jakarta, Selasa (10/11).
Sattu mengungkapkan, tim hukum sebelumnya telah dipanggil Bahlil untuk membahas konten yang beredar. Setelah melakukan pembahasan, mereka mendapat tugas menyampaikan sikap resmi partai.
Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara Tim Hukum Bakumham Golkar, Derek Loupatty, membacakan Surat Somasi Nomor 01/Somasi/DPP-Bakumham/11/2026 tertanggal 9 November 2026.
Derek menjelaskan, narasi yang dipersoalkan berasal dari video kanal YouTube Modelling Forum Keadilan TV berjudul “Dr. Said Didu: Apakah Tito Karnavian, Luhut Binsar Pandjaitan, Yusril Ihza Mahendra Steril?”
Dalam video tersebut, menurut Derek, terdapat pernyataan yang menghubungkan ketua umum partai besar dengan dugaan penyadapan Presiden. Narasi itu juga mengaitkan Bahlil dengan pertemuan bersama sejumlah jenderal sebelum penangkapan terkait kasus penyadapan.
Tim hukum Golkar menilai tuduhan tersebut tidak memiliki dasar fakta dan bukti. Mereka menyebut narasi itu merugikan nama baik Bahlil serta berpotensi memicu ketidakstabilan politik nasional.
Golkar juga menilai pernyataan tersebut berpotensi melanggar UU ITE, khususnya Pasal 27A juncto Pasal 45 dan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A, serta ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah dalam KUHP.
Melalui somasi terbuka itu, Golkar memberikan tenggat 3 x 24 jam kepada Said Didu dan Sri Radjasa untuk mencabut pernyataan, meminta maaf secara terbuka kepada Bahlil dan keluarga besar Golkar, serta menurunkan konten yang dipermasalahkan.
Derek juga meminta seluruh pihak tidak kembali menyebarluaskan konten tersebut.
Jika permintaan itu tidak dipenuhi dalam batas waktu yang ditentukan, Golkar menyatakan akan menempuh upaya hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
Menurut Derek, somasi merupakan bentuk itikad baik untuk menyelesaikan persoalan sebelum membawa perkara tersebut ke proses hukum.
