Intime – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tengah memfinalisasi rencana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. PKB menyebut keputusan tersebut segera diumumkan.
Hal itu disampaikan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin. Dia mengatakan partainya masih mempertimbangkan jalur konstitusional yang akan digunakan untuk merespons persoalan tersebut.
“Coming soon,” kata Khozin.
Menurut Khozin, persoalan ijazah Gibran merupakan ujian sejarah bagi Indonesia sebagai negara hukum. Karena itu, dia menilai penyelesaiannya harus mengutamakan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional.
“Dalam negara hukum, yang harus diutamakan bukan kalkulasi politik, melainkan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional. Karena itu, PKB mempertimbangkan dengan seksama penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” ujarnya.
Khozin menegaskan, pertimbangan menggunakan HMP bukan berarti PKB mengubah haluan politik. Menurutnya, partai tersebut hanya sedang menentukan mekanisme konstitusional yang tepat.
Dia menjelaskan, Hak Angket dan HMP merupakan dua instrumen DPR yang memiliki fungsi berbeda. Hak Angket digunakan untuk menyelidiki kebijakan pemerintah, sedangkan HMP merupakan instrumen untuk menyatakan pendapat DPR terhadap persoalan konstitusional.
“Keduanya tidak saling meniadakan dan tak harus ditempuh secara hierarki,” katanya.
Khozin juga merujuk Pasal 210 ayat (2) huruf c UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dia menyebut pasal tersebut mengatur materi dan bukti sah terkait dugaan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai presiden atau wakil presiden sebagai dasar pengajuan HMP.
“Pasal 210 memberikan landasan prosedural untuk mengajukan HMP tanpa harus terlebih dahulu menggunakan hak angket,” jelasnya.
Lebih lanjut, Khozin mengatakan persoalan ijazah Gibran yang telah diputus melalui proses hukum di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) berpotensi memunculkan perdebatan terkait Pasal 7A UUD 1945.
Pasal tersebut mengatur alasan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden, termasuk apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat negara.
Khozin mengatakan argumentasi DPR nantinya akan diuji oleh MK apabila parlemen mengajukan usulan pemberhentian presiden atau wakil presiden.
“MK akan memberikan kepastian hukum, parlemen akan memberikan kepastian politik,” pungkasnya.
