spot_img

Habiburokhman Beberkan 10 Poin Penting RUU Perampasan Aset

Intime — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membeberkan 10 pokok pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Seluruh pembahasan di tingkat panitia kerja (Panja) disebut telah diselesaikan.

Habiburokhman mengatakan Panja telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rinciannya, 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.

“Pembahasan dalam Panja dapat berlangsung efektif dan berupaya menyisir seluruh permasalahan,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/11.

Dia kemudian menjelaskan 10 pokok pembahasan yang menjadi materi RUU tersebut.

Pertama, pengaturan judul, prinsip, dan asas hukum perampasan aset. Pengaturannya harus menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam prosesnya, judul RUU juga berubah dari RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Kedua, pengaturan ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas. Termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak kepada banyak orang, seperti investasi bodong dan perdagangan saham bodong.

Ketiga, penegasan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku korupsi dan tindak pidana lainnya tetap berlaku, termasuk pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.

Keempat, pengaturan prosedur dan pembagian kewenangan dalam perampasan aset tanpa putusan pidana. Prosesnya dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan.

Kelima, perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik dengan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang.

Keenam, upaya pengembalian aset kepada korban tindak pidana serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat luas.

Ketujuh, pengaturan badan yang berwenang mengelola aset secara profesional dan akuntabel. Tugasnya mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Kedelapan, pengawasan terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset oleh badan independen. Kesembilan, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar mekanisme perampasan aset tidak dijadikan alat penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Kesepuluh, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi serta akuntabilitas.

Habiburokhman mengatakan Panja juga menggali masukan dari masyarakat dan para ahli selama pembahasan. Hal itu dilakukan untuk memperkaya materi RUU agar menghasilkan aturan yang partisipatif dan berkeadilan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini