Intime – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan mengingatkan publik agar tidak terlalu disibukkan dengan isu pengunduran diri dan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dia meminta perhatian juga diarahkan pada dugaan makar, penyadapan ilegal, serta kasus LSP yang menyeret sejumlah pihak.
Menurut Iwan, pergantian wakil presiden memang menjadi persoalan politik dan konstitusional yang penting. Namun, dugaan makar dan penyadapan ilegal dinilainya memiliki dimensi lebih serius karena berkaitan dengan keamanan negara dan keselamatan Presiden.
“Jangan sampai publik terlalu disibukkan dengan bursa calon pengganti Wapres, sementara kasus LSP dan dugaan keterlibatan pihak-pihak lain justru kehilangan perhatian,” kata Iwan dalam keterangannya, Minggu (15/11).
Iwan menyoroti dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Jika benar terjadi dan dilakukan secara ilegal, menurut dia, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran privasi biasa.
Dia menilai ada aspek keamanan nasional, perlindungan kepala negara, hingga potensi gangguan terhadap stabilitas pemerintahan yang perlu diperhatikan.
Karena itu, Iwan mendesak aparat penegak hukum mengusut persoalan tersebut secara profesional dan transparan. Semua pihak yang diduga terlibat harus diperiksa berdasarkan bukti.
“Kalau memang ada dugaan makar, harus diusut secara serius. Kalau ada penyadapan ilegal, harus dibongkar siapa pelakunya, siapa yang memerintahkan, apa motifnya, dan untuk kepentingan siapa,” tegasnya.
Iwan juga meminta penyelidikan tidak hanya menyasar pelaku lapangan. Aparat diminta menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual, jaringan, serta aliran kepentingan di balik dugaan tindakan tersebut.
Meski demikian, dia mengingatkan bahwa penetapan kesimpulan harus didasarkan pada alat bukti dan proses hukum, bukan spekulasi politik.
Di tengah dinamika tersebut, Iwan meminta Prabowo tetap fokus menjalankan agenda pemerintahan. Dia tidak ingin energi pemerintah terkuras untuk merespons kegaduhan politik elite.
“Persoalan pergantian Wapres silakan diproses sesuai konstitusi, tetapi dugaan makar dan penyadapan ilegal harus mendapatkan perhatian serius karena menyangkut keselamatan negara dan kepala pemerintahan,” ujarnya.
Iwan menambahkan, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi. Namun, demokrasi tidak boleh dijadikan pembenaran bagi tindakan yang melanggar hukum.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kejelasan hukum, bukan sekadar perang narasi mengenai siapa yang akan menggantikan Gibran.
“Jangan sampai isu pergantian Wapres menjadi tirai yang menutupi persoalan yang lebih besar,” pungkasnya.
