Intime – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menghadirkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam persidangan kasus dugaan korupsi di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. KPK masih mendalami dugaan aliran uang dari Bupati Kuansing Suhardiman Amby kepada sejumlah pihak di Kementerian Kehutanan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dugaan pemberian uang tersebut berkaitan dengan pengurusan izin pelepasan kawasan hutan. Namun, penyidikan saat ini masih berfokus pada dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing dan penerimaan gratifikasi oleh bupati.
“Selain dugaan pemberian berkaitan dengan jabatan sekda, bupati juga diduga menerima gratifikasi, salah satunya dari KUD yang mengurus ya berkaitan dengan kebun-kebun yang ada di Kuansing,” kata Budi kepada wartawan, Minggu (15/11).
Budi menyebut penyidik juga menelusuri dugaan aliran uang dari penerimaan tersebut kepada pihak-pihak di Kementerian Kehutanan. Perkembangan perkara, termasuk dugaan pemberian uang yang dikaitkan dengan Raja Juli, nantinya akan terlihat dalam persidangan.
“Soal kemudian dari penerimaan lainnya itu kemudian cross ke pihak lain, ya di mana dalam pengurusan itu ada dugaan bupati memberikan sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kemenhut untuk pengurusan izin, ya semuanya tentu nanti kita lihat perkembangannya di persidangan seperti apa,” ujarnya.
Saat ditanya apakah Raja Juli akan dihadirkan sebagai saksi di persidangan, Budi meminta agar hal itu menunggu perkembangan proses hukum. Jaksa KPK nantinya akan menguraikan kronologi, konstruksi perkara, dan peran masing-masing pihak.
Menurut Budi, keputusan menghadirkan pihak tertentu juga bergantung pada kebutuhan pembuktian serta penilaian majelis hakim.
Kasus ini berawal dari OTT KPK pada 29 Juni 2026 terkait dugaan suap pengisian jabatan di Pemkab Kuansing. Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Bupati Suhardiman Amby, Sekda Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles.
KPK menduga Toyota Land Cruiser 300 senilai sekitar Rp 2,05 miliar menjadi instrumen suap dari Zulkarnain kepada Suhardiman untuk mendapatkan jabatan sekda.
Selain itu, penyidik menemukan dugaan penerimaan lain terkait pengurusan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas. Uang diduga berasal dari pemotongan sisa hasil usaha anggota koperasi, serta pungutan dari kepala desa dan camat. Dana tersebut kemudian dikonversi menjadi sekitar 46.500 dollar Singapura.
KPK mengungkap adanya beberapa pertemuan Suhardiman dengan Raja Juli pada April, Mei, dan 2 Juni 2026. Penyidik menduga ada penyerahan uang sekitar 12.500 dollar Singapura kepada pejabat lain di Kementerian Kehutanan pada Mei. Pada 2 Juni, Suhardiman diduga kembali menyerahkan sekitar 14.000 dollar Singapura kepada Raja Juli.
Raja Juli mengakui menerima amplop dari Suhardiman pada 2 Juni, tetapi mengaku tidak mengetahui isinya. Ia menyatakan telah memerintahkan ajudannya mengembalikan amplop pada 12 Juni dan melaporkan penolakan gratifikasi kepada KPK pada 3 Juli. KPK menolak laporan tersebut.
