Intime – Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Astrid Kuya menyoroti persoalan anak putus sekolah di ibu kota akibat keterbatasan ekonomi keluarga. Ia mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperluas cakupan program sekolah swasta gratis agar akses pendidikan merata bagi seluruh anak.
Astrid menilai program sekolah swasta gratis menjadi solusi krusial bagi para siswa yang gagal lolos seleksi di sekolah negeri, namun terbentur biaya untuk menempuh pendidikan di sekolah swasta reguler. Ia juga menyoroti kendala penetapan kategori desil dalam penyaluran bantuan pendidikan yang kerap membuat anak dari keluarga rentan kehilangan hak belajarnya.
“Karena kita tahu masalah desil akan menjadi masalah atau isu untuk anak-anak mendapatkan pendidikan, dan sudah terbukti banyak anak-anak yang terpaksa harus putus sekolah karena keadaan ekonomi ditambah adanya desil,” ujar Astrid saat dihubungi, Sabtu (14/11).
Menurut Astrid, kuota sekolah swasta gratis di Jakarta mengalami peningkatan bertahap. Bermula dari 44 sekolah, program ini berkembang menjadi 103 sekolah, hingga kini ditargetkan meningkat lagi mencapai 203 sekolah pada 2027. Penambahan kuota tersebut merupakan hasil pengawalan Komisi E DPRD DKI Jakarta dalam pembahasan anggaran daerah.
“Jadi yang pasti sangat mendukung karena kita memang dari awal, dari baru hanya 44 sekolah swasta gratis, lalu bertambah menjadi 103 sekolah swasta gratis, sekarang menjadi 203 sekolah swasta gratis. Semua berkat perjuangan Komisi E,” kata Astrid.
Ia menjelaskan bahwa ketersediaan sekolah negeri di berbagai wilayah Jakarta belum sebanding dengan jumlah peserta didik, khususnya pada jenjang SMP, SMA, dan SMK. Kondisi kekurangan daya tampung sekolah negeri ini terjadi hampir merata di sejumlah kelurahan di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, hingga Jakarta Barat.
Astrid menambahkan, idealnya penambahan sekolah swasta gratis pada 2027 mencapai 150 sekolah agar turut mencakup Sekolah Luar Biasa (SLB) serta madrasah, meski realisasi tambahan 100 sekolah saat ini sudah melalui proses pembahasan anggaran yang ketat.
“Yang 103 kemarin sudah kita evaluasi dan hasilnya terbukti sangat membantu masyarakat. Apalagi untuk yang tidak diterima di negeri dan ekonominya lemah. Untuk target sebenarnya harusnya tahun 2027 penambahan 150, karena adanya SLB dan madrasah. Tapi untuk mendapatkan 100 sekolah saja kita sudah fight,” tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan perluasan program sekolah swasta gratis dengan menambah 100 sekolah baru sehingga total keseluruhannya menjadi 253 sekolah, termasuk membuka peluang bagi madrasah dan pondok pesantren sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Untuk sekolah gratis, tentunya ini dibahas bersama dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Pada tahap awal dulu 103 sekolah swasta gratis, kemudian tambah 50, dan terakhir kesepakatan dan tentunya akan segera ditindaklanjuti yaitu tambah 100. Totalnya jadi 253,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/11).
