Intime – Amnesty International Indonesia angkat bicara merespons kericuhan yang pecah usai demonstrasi Hari Pahlawan di Kota Yogyakarta, Selasa (10/11) malam hingga Rabu (11/11) dini hari.
Amnesty mengecam dugaan penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force) oleh aparat keamanan serta penembakan gas air mata yang berdampak hingga ke kawasan kampus dan rumah sakit.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menegaskan, jatuhnya korban luka dari kalangan mahasiswa, warga sipil, maupun anggota kepolisian dalam insiden tersebut tidak boleh dianggap sebagai hal wajar.
Ia secara khusus menyoroti pengerahan personel keamanan hingga ke area kampus Universitas Gadjah Mada (UGM).
“Kami mengecam berulangnya intimidasi dan kekerasan terhadap para mahasiswa usai aksi damai pada Hari Pahlawan 10 November di Yogyakarta. Kami mencatat bahwa dalam insiden tersebut, korban berjatuhan dari kedua sisi—baik mahasiswa, warga maupun aparat—dan situasi ini tidak boleh dinormalisasi. Ini seperti buntut insiden 28 Oktober. Yang paling menonjol adalah pengerahan militer dan tindakan personel yang merangsek masuk ke dalam kampus. Itu zona sipil yang harus dilindungi,” ujar Usman dalam keterangannya, Sabtu (14/11).
Berdasarkan kronologi di lapangan, unjuk rasa yang digelar aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil pada Selasa siang hingga petang sebenarnya berlangsung kondusif.
Massa yang menuntut pencabutan Pergub Jaga Warga, penghapusan larangan aksi di Sumbu Filosofi, kenaikan upah, serta penghentian kriminalisasi aktivis itu sempat berdialog dengan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X sebelum membubarkan diri pada pukul 19.00 WIB.
Kericuhan baru meletus sekitar pukul 20.00 WIB ketika gerombolan sekitar 100 orang tak dikenal bergerak dari Jalan Malioboro menuju Gedung DPRD DIY. Massa misterius ini melempari gedung dengan batu, petasan, dan bom molotov, menjebol pagar, hingga merusak kaca ATM Center.
Aparat kepolisian kemudian mengerahkan ratusan personel Brimob lengkap dengan kendaraan taktis, water cannon, dan gas air mata untuk membubarkan massa di kawasan Malioboro, Tugu Yogyakarta, hingga Bundaran UGM.
Polda DIY melaporkan sedikitnya 154 orang ditangkap terkait dugaan perusakan fasilitas umum. Di sisi lain, LBH Yogyakarta mencatat 64 aduan, dengan rincian 47 orang ditahan, 13 orang hilang kontak, dan dua korban menjalani perawatan medis.
Usman menyayangkan pola berulang di mana aksi damai pada siang hari dicemari provokasi kelompok tak dikenal pada malam hari, yang menurutnya mencerminkan kegagalan intelijen di lapangan. Namun, ia menilai respons aparat dengan mengerahkan kekuatan tempur serta menangkap ratusan orang merupakan bentuk pelanggaran prinsip proporsionalitas.
“Pelanggaran HAM ini bertambah serius ketika operasi pengamanan aparat diduga masuk ke zona aman yang seharusnya dilindungi, seperti penembakan gas air mata yang dilaporkan mengarah ke lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) dan RS Panti Rapih, bahkan dalam salah satu video yang telah terverifikasi tampak bahwa gas air mata menyebar di dekat area IGD rumah sakit tersebut,” ungkap Usman.
Kendati Polda DIY telah membantah kabar aparat merangsek ke dalam lingkungan kampus UGM, Amnesty menilai tindakan pengejaran dan penggunaan gas air mata di sekitar fasilitas pendidikan maupun rumah sakit sangat membahayakan nyawa warga sipil.
Amnesty pun meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto turun tangan mengevaluasi jajaran di lapangan dan menghentikan praktik penangkapan sewenang-wenang. Usman mengingatkan agar elite Polri mengutamakan langkah de-eskalasi serta keselamatan nyawa warga negara ketimbang melabeli massa secara sepihak sebagai perusuh.
“Kepolisian wajib segera memverifikasi dan mempublikasikan data para tahanan, serta menjamin hak mereka atas akses bantuan hukum, komunikasi dengan keluarga, dan perawatan medis,” kata Usman.
Sebagai langkah penyelesaian, Amnesty mendesak pembentukan tim investigasi independen bersama Komnas HAM, Kompolnas, Ombudsman, pihak kampus, dan masyarakat sipil untuk mengusut aktor provokator maupun dugaan pelanggaran HAM oleh aparat. Pemerintah juga diminta mengevaluasi Pergub Jaga Warga agar kebebasan berekspresi masyarakat Yogyakarta tetap terlindungi.
