Intime – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperluas program sekolah swasta gratis dengan menambah 100 sekolah pada tahun ajaran baru Juli 2027. Penambahan itu membuat jumlah sekolah yang masuk program tersebut menjadi 253.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, perluasan dilakukan setelah pemerintah daerah dan DPRD menyepakati penambahan kuota sekolah. Program ini sebelumnya dimulai dengan 103 sekolah, lalu bertambah 50 sekolah.
“Untuk sekolah gratis, tentunya ini dibahas bersama dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Pada tahap awal dulu 103 sekolah swasta gratis, kemudian tambah 50, dan terakhir kesepakatan dan tentunya akan segera ditindaklanjuti yaitu tambah 100. Totalnya jadi 253,” kata Pramono saat menghadiri peringatan Hari Santri di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/11).
Menurut Pramono, pelaksanaan program masih harus dibahas bersama DPRD karena berkaitan dengan penganggaran. Pemerintah provinsi tidak bisa menjalankan perluasan tanpa memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.
Program tersebut merupakan salah satu langkah Pemprov DKI menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendidikan gratis. Pramono berharap kebijakan ini memperluas kesempatan bersekolah, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Pemprov DKI juga mempertimbangkan perluasan program ke madrasah dan pondok pesantren. Namun, Pramono mengatakan kemungkinan itu bergantung pada kecukupan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Mudah-mudahan kalau kemudian APBD-nya mencukupi, tentunya kami akan memperluas sekolah gratis di semua elemen, termasuk pondok pesantren,” ujarnya.
Pramono mengatakan telah mendengar bahwa madrasah dan pondok pesantren sudah masuk dalam pembahasan perluasan program pendidikan gratis.
Program sekolah swasta gratis di Jakarta mulai berjalan pada 2025 dengan melibatkan 40 sekolah. Pada tahun ajaran 2026/2027, Pemprov DKI menambah 63 sekolah sehingga jumlah penerimanya menjadi 103 sekolah.
Untuk membiayai program di 103 sekolah tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 253,6 miliar. Sekolah penerima mencakup jenjang SD, SMP, SMA/SMK, dan sekolah luar biasa (SLB) yang tersebar di lima wilayah Jakarta. Kapasitas program pada tahun ajaran tersebut mencapai 23.694 siswa.
Pemprov DKI memprioritaskan sekolah swasta yang berada di kelurahan tanpa sekolah negeri. Kebijakan ini juga ditujukan untuk memberi alternatif bagi calon peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri saat penerimaan murid baru.
Dengan penambahan 100 sekolah pada Juli 2027, cakupan program diharapkan semakin luas. Namun, rencana memasukkan madrasah dan pondok pesantren masih bergantung pada pembahasan serta kemampuan anggaran daerah.
