Intime – Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan eskalasi geopolitik dan perang global telah mengerek harga keekonomian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jauh melampaui harga eceran yang ditetapkan pemerintah.
Hingga Oktober 2026, harga asli Pertalite tercatat menyentuh Rp 18.102 per liter, sedangkan Solar mencapai Rp 21.457 per liter.
Meski harga keekonomiannya melonjak, pemerintah tetap menahan harga jual Pertalite di level Rp 10.000 per liter dan Solar pada angka Rp 6.800 per liter.
“Kita lihat selama 2024, 2025, dan sampai dengan bulan Maret 2026. Harga keekonomian Pertalite itu hanya sedikit di atas harga Rp 10 ribu, dan itu ditanggung selisih harganya oleh pemerintah,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita pada Jumat (13/11).
Suahasil menuturkan tekanan terhadap anggaran subsidi dan kompensasi energi mulai meningkat tajam sejak April 2026. Lonjakan itu dipicu oleh melesatnya harga minyak mentah dunia dari kisaran US$ 60 per barel hingga nyaris menyentuh puncak di angka US$ 115–116 per barel akibat konflik bersenjata global.
“Mulai bulan April. Mulai meningkat, ini yang meningkatkan kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi. Kenapa meningkat? Tentu karena dampak perang,” ujarnya.
Kondisi serupa juga terjadi pada Solar bersubsidi. Sebelum Maret 2026, harga keekonomian Solar berada tidak terlalu jauh di atas harga ketetapan pemerintah sebesar Rp 6.800 per liter, namun kemudian melesat hingga Rp 21.457 per liter mengikuti pergerakan harga minyak internasional.
Untuk meredam dampak kenaikan harga energi dunia terhadap daya beli masyarakat, selisih harga Pertalite maupun Solar ditanggung penuh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Suahasil mengingatkan bahwa pembiayaan selisih tersebut berasal dari kontribusi para wajib pajak.
“Selisih harganya, Pertalite maupun Solar ditanggung APBN, ditanggung oleh para pembayar pajak. Makanya tadi saya ucapkan terima kasih kepada pembayar pajak Indonesia, karena kita semua yang menanggung subsidi dan kompensasi tersebut,” ucap Suahasil.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga akhir Oktober 2026, realisasi anggaran belanja subsidi dan kompensasi energi telah mencapai Rp 415,8 triliun.
Salah satu komponen utamanya adalah penyaluran BBM bersubsidi sebanyak 15.244 ribu kiloliter, meningkat 9,5 persen dibandingkan realisasi periode yang sama pada 2025 yang tercatat sebesar 13.916 ribu kiloliter.
