Intime – Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama pada Agustus 2026, dinamika internal organisasi mulai menghangat. Sejumlah kelompok disebut mulai bergerak mendorong perubahan struktur di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Tokoh NU, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, mengingatkan agar pengaruh kekuasaan negara tidak terlalu jauh masuk dalam proses internal PBNU. Ia menyoroti munculnya narasi soal restu penguasa dalam penentuan calon pemimpin NU.
“Kami mulai mendengar percakapan siapa yang direstui penguasa, dekat dengan presiden, hingga dianggap aman bagi kekuasaan. Seolah Muktamar NU harus mendapat lampu hijau negara,” kata Gus Lilur, Rabu (30/5).
Menurutnya, pandangan tersebut melukai sejarah NU sebagai organisasi yang lahir dari perjuangan ulama, bukan dari kekuasaan negara.
“Negara ini berdiri karena jasa para ulama NU. Jadi tidak pantas jika pemimpin NU harus lebih dulu meminta restu penguasa,” tegasnya.
Gus Lilur menyinggung hubungan Presiden pertama RI Soekarno dengan pendiri NU KH Hasyim Asy’arisebagai contoh kedekatan pemimpin negara dengan ulama.
“Yang datang kepada kiai adalah presiden, bukan kiai meminta restu kepada presiden,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan peran historis NU dalam mempertahankan republik melalui Resolusi Jihad 22 Oktober 1945. Menurutnya, keputusan para ulama saat itu menjadi pemicu perlawanan rakyat terhadap upaya penjajahan kembali oleh Belanda.
“Pesantren menjadi pusat konsolidasi perjuangan. Santri turun ke medan perang bersama rakyat mempertahankan republik,” katanya.
Karena itu, Gus Lilur mengaku prihatin jika ada indikasi campur tangan kekuasaan dalam dinamika Muktamar NU, mulai dari pengondisian dukungan hingga penggunaan jaringan birokrasi untuk memengaruhi arah kepemimpinan PBNU.
“NU bukan ormas biasa yang bisa dijadikan alat politik kekuasaan. NU adalah pilar yang membuat republik ini berdiri dan bertahan sampai hari ini,” pungkasnya.
