Intime – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap sejumlah pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan dalam kasus yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira Polri lainnya.
Pemaparan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).
Suyudi mengatakan, berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan tidak hanya Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pihak di lingkungan pemerintahan, parlemen, hingga masyarakat sipil juga masuk dalam daftar sasaran yang sedang didalami penyidik.
“Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik,” kata Suyudi.
Selain itu, penyadapan diduga menyasar gubernur, kepala kepolisian daerah (kapolda), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, hingga internal Polri.
Suyudi juga menyebut organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis, dan mahasiswa sebagai kelompok lain yang tercantum dalam materi penyidikan.
“Gubernur dan Kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis, serta mahasiswa,” ujarnya.
Meski demikian, Suyudi mengingatkan bahwa pencantuman nama atau kelompok dalam daftar sasaran penyadapan tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan mereka dalam tindak pidana.
“Daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana,” kata dia.
Kasus ini sebelumnya berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dalam rapat bersama Komisi III DPR, Suyudi memaparkan daftar sasaran tersebut sebagai bagian dari perkembangan penyidikan perkara. Namun, ia menegaskan bahwa pihak-pihak yang disebut dalam daftar itu tidak otomatis menjadi pihak yang terlibat dalam dugaan tindak pidana.
