Intime – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh bangsa diusut menggunakan pasal tindak pidana makar. Dia menilai kasus tersebut jauh lebih serius daripada sekadar pelanggaran intersepsi transmisi elektronik.
Hal itu disampaikan Habiburokhman saat rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/11).
Habiburokhman menyebut dugaan penyadapan yang diduga melibatkan perwira tinggi Polri itu sebagai tindakan “menikam dari belakang”. Menurutnya, penyelidikan tidak boleh berhenti pada dugaan pelanggaran penyadapan ilegal.
“Ini bukan sekadar delik intersepsi transmisi elektronik biasa. Tindakan ini harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar. Sebab, yang disasar dan dimata-matai secara ilegal adalah kepala negara beserta begitu banyak tokoh bangsa,” kata Habiburokhman.
Dia menegaskan, penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh merupakan kejahatan serius. Tindakan itu juga disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia, pengkhianatan terhadap konstitusi, serta ancaman nyata bagi kedaulatan dan keamanan nasional.
Habiburokhman turut mempertanyakan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh petinggi Polri. Dia menilai tindakan memata-matai Presiden, tokoh bangsa, dan lembaga pengawas kepolisian bertentangan dengan tugas utama institusi tersebut.
“Bagaimana mungkin, para petinggi institusi kepolisian yang dimandatkan oleh undang-undang untuk mengayomi, melindungi, dan menegakkan hukum, justru menyalahgunakan kewenangan dan instrumen negara untuk memata-matai kepala negara, tokoh-tokoh bangsa, dan lembaga pengawasannya sendiri?” ujarnya.
Tak hanya itu, Habiburokhman menduga ada kepentingan politik besar di balik operasi tersebut. Dia menyebut kemungkinan adanya “target politik kotor berskala amat besar” yang dapat membahayakan keselamatan negara dan kepala negara, bahkan seluruh rakyat Indonesia.
Karena itu, Komisi III DPR meminta Polri mengembangkan pengusutan perkara ke dugaan makar. Polri juga diminta menghentikan total seluruh operasi ilegal.
Habiburokhman mengingatkan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum. Dia meminta seluruh pihak yang terlibat diproses pidana, termasuk pelaksana lapangan, pemberi perintah, hingga pihak yang diduga mengambil keuntungan.
“Siapa pun yang terlibat, mulai dari pelaksanaan lapangan, pemberi perintah, pihak yang mengambil manfaat baik berstatus sebagai orang pribadi, partai politik, tokoh politik, kelompok politik harus diproses pidana secara tegas,” tuturnya.
