Intime – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti belanja jasa influencer oleh dua kementerian yang nilainya mencapai Rp 14,69 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk mengontrak PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang memiliki keterkaitan kepemilikan dengan Raffi Ahmad.
Dalam siaran pers yang dirilis Senin (9/11), ICW mengungkap pengadaan itu dilakukan Kemendikbudristek pada 2024 dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025-2026.
Data yang dirujuk ICW berasal dari portal realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yakni data.inaproc.id.
Total nilai kontrak yang tercatat mencapai Rp14.696.955.002. Pengadaan terdiri dari lima paket di Kemendikbudristek dan tiga paket di KKP.
Di Kemendikbudristek, Museum dan Cagar Budaya mengadakan lima paket pada 2024. Paket itu mencakup penayangan video di YouTube RANS Entertainment senilai Rp452,69 juta, Instagram Reels akun Raffi Nagita Rp 205,89 juta, Instagram Story Rp575,65 juta, kehadiran Raffi Ahmad dalam acara Rp 2,52 miliar, serta penayangan konten TikTok Rp 144,42 juta.
Sementara di KKP, tiga paket pengadaan dilakukan oleh tiga unit kerja. Pada 2025, Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mengadakan influencer engagement senilai Rp 3,59 miliar.
Masih pada 2025, Setditjen Perikanan Budidaya mengadakan jasa *influencer engagement* untuk pembangunan BINS senilai Rp 3,6 miliar. Kemudian pada 2026, Setditjen Perikanan Tangkap mengadakan jasa publikasi influencer untuk Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, dengan nilai Rp 3,6 miliar.
Dengan tiga paket tersebut, total kontrak KKP kepada PT Rans Animasi Indonesia mencapai sekitar Rp 10,8 miliar.
**ICW pertanyakan belanja di tengah efisiensi**
ICW mempertanyakan pengadaan tersebut karena pemerintah sedang menjalankan kebijakan efisiensi anggaran. Organisasi itu menilai belanja influencer tidak sejalan dengan semangat penghematan yang juga diminta Presiden Prabowo Subianto kepada kementerian, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa.
ICW mengingatkan, Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025. Inpres tersebut menargetkan penghematan Rp 306,69 triliun dan meminta kepala daerah membatasi belanja seremonial, kajian, studi banding, publikasi, serta seminar.
Namun, berdasarkan data yang dikumpulkan ICW, KKP justru mengontrak dua paket jasa influencer senilai total Rp7,2 miliar pada 2025. Setahun berikutnya, kementerian itu kembali menambah paket senilai Rp3,6 miliar.
ICW juga membandingkan pengadaan tersebut dengan kondisi transfer ke daerah. Pada 2026, pagu transfer ke daerah disebut turun menjadi Rp693 triliun, berkurang sekitar Rp171 triliun dibandingkan proyeksi realisasi 2025 sebesar Rp864,1 triliun.
Organisasi itu menyoroti salah satu paket penayangan Instagram Story akun @raffinagita1717 yang bernilai Rp 575,65 juta. Menurut ICW, besarnya biaya tersebut perlu dipertanggungjawabkan, terutama ketika sejumlah daerah dan desa menghadapi keterbatasan anggaran.
Pertanyakan manfaat dan mekanisme pengadaan
ICW juga mempertanyakan manfaat jasa influencer yang dibeli kementerian. Sebab, kedua instansi dinilai telah memiliki perangkat komunikasi publik sendiri.
Kemendikbudristek, misalnya, memiliki Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi. KKP juga mempunyai Biro Hubungan Masyarakat. Keduanya didukung pegawai, fasilitas, dan anggaran yang berasal dari uang negara.
ICW menilai kementerian perlu menjelaskan alasan penggunaan jasa influencer, termasuk indikator keberhasilan dan dampak yang ingin dicapai.
Sorotan lain tertuju pada paket *event attendance* senilai Rp2,52 miliar di Kemendikbudristek. ICW mempertanyakan dasar penggunaan anggaran sebesar itu untuk menghadirkan seseorang dalam acara. Tanpa keterbukaan kerangka acuan kerja, laporan pelaksanaan, dan indikator keberhasilan, publik dinilai sulit mengukur manfaatnya.
ICW juga menyoroti spesifikasi paket pengadaan yang mencantumkan akun dan kanal tertentu, yakni YouTube RANS Entertainment serta Instagram dan TikTok @raffinagita1717.
Empat paket penayangan konten Kemendikbudristek tersebut dilakukan melalui mekanisme e-purchasing di katalog elektronik. Namun, ICW menilai pencantuman akun tertentu dalam spesifikasi berpotensi membatasi kesempatan penyedia jasa lain untuk menawarkan layanan sejenis.
Organisasi itu turut mempertanyakan metode penetapan harga. Tiga komponen penayangan konten menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran. Sementara itu, tiga paket KKP dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai hampir sama, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket.
ICW meminta dasar perhitungan harga perkiraan sendiri (HPS), metode penentuan harga, dan kewajaran nilai kontrak tersebut diperiksa.
Soroti posisi Raffi sebagai utusan presiden
ICW turut mengangkat persoalan potensi konflik kepentingan. Dalam siaran persnya, organisasi tersebut menyebut kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia bermuara pada Raffi Ahmad.
Merujuk dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, PT Rans Entertainmen Indonesia memiliki 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia. Raffi disebut menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut, memiliki 0,9 persen saham secara langsung, dan menjabat komisaris di PT Rans Animasi Indonesia.
Raffi dilantik Presiden Prabowo sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024. Setelah pelantikan itu, KKP tercatat tiga kali mengontrak perusahaan tersebut.
ICW menilai situasi tersebut perlu diperiksa karena seorang pejabat publik memiliki keterkaitan dengan perusahaan yang menerima kontrak dari kementerian pada masa pemerintahan yang sama.
ICW juga mempertanyakan apakah paket-paket pengadaan itu benar-benar berkaitan dengan tugas dan fungsi kementerian serta target dalam rencana strategis instansi. Menurut ICW, pengadaan pemerintah seharusnya didasarkan pada kebutuhan yang terukur dan mendukung program pembangunan.
ICW minta dokumen kontrak dibuka
Atas persoalan tersebut, ICW mengajukan lima tuntutan. Pertama, KKP dan kementerian penerus Kemendikbudristek diminta membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan, mulai dari kerangka acuan kerja, HPS, kontrak, bukti pembayaran, hingga laporan hasil pekerjaan.
Kedua, BPKP dan inspektorat jenderal kedua kementerian diminta mengaudit pengadaan tersebut. Audit diharapkan memeriksa kewajaran harga, kemungkinan transaksi pembayaran di luar sistem, keseragaman nilai kontrak di KKP, serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan instansi.
Ketiga, ICW meminta LKPP mengevaluasi pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik, terutama terkait spesifikasi yang mengarah kepada penyedia tertentu, persaingan usaha, dan kewajaran harga.
Keempat, Presiden diminta menghentikan pengadaan jasa influencer yang tidak berkaitan dengan tugas dan sasaran strategis kementerian. ICW juga meminta pemerintah mencegah perusahaan milik pejabat yang ditunjuk Presiden menerima kontrak pemerintah selama masa jabatan.
Terakhir, ICW meminta Raffi Ahmad membuka informasi kepemilikan dan kedudukannya di perusahaan penerima kontrak pemerintah, sekaligus menjelaskan langkah pencegahan konflik kepentingan.
Temuan dan penilaian tersebut disampaikan ICW dalam siaran pers tertanggal 9 November 2026. Dugaan persoalan terkait kewajaran harga, persaingan pengadaan, manfaat belanja, dan konflik kepentingan masih perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dokumen serta klarifikasi pihak-pihak terkait.
