Intime – Perusahaan kini tidak dapat lagi sembarangan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya. Ketentuan ketat ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang resmi berlaku sejak 28 Oktober 2026.
Pasal 228 mewajibkan pemberi kerja, pekerja, serikat pekerja, serta pemerintah pusat dan daerah mengupayakan pencegahan PHK. Langkah pencegahan yang disarankan meliputi pengurangan kerja lembur, pemotongan jam kerja atau jumlah sif, hingga penawaran program pensiun dini secara sukarela.
Jika PHK tidak terhindarkan, perusahaan wajib menggelar perundingan bipartit dengan pekerja paling lama 30 hari kerja. Apabila tidak tercapai kesepakatan, perselisihan harus diselesaikan lewat mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. PHK baru sah dilakukan setelah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.
“Pemutusan Hubungan Kerja tanpa adanya kesepakatan atau putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap maka Pemutusan Hubungan Kerja batal demi hukum dan Pemberi Kerja wajib mempekerjakan kembali Pekerja/Buruh yang bersangkutan,” bunyi Pasal 228 ayat 7, dikutip Senin (9/11).
Meski demikian, Pasal 229 memberikan pengecualian bipartit bagi pekerja yang mengundurkan diri sukarela, habis masa kontrak PKWT, memasuki usia pensiun, atau meninggal dunia.
Sementara itu, Pasal 230 tegas melarang perusahaan melakukan PHK dengan alasan pekerja menikah, hamil, melahirkan, keguguran, menyusui, atau sakit berdasarkan keterangan dokter tidak lebih dari 12 bulan berturut-turut.
Larangan PHK juga berlaku bagi pekerja yang menjalankan ibadah, aktif di kegiatan serikat pekerja, melaporkan tindak pidana pengusaha, maupun memiliki hubungan darah/perkawinan dengan sesama pekerja dalam satu perusahaan. PHK atas alasan-alasan tersebut batal demi hukum dan perusahaan wajib mempekerjakan kembali pekerja tersebut.
Di sisi lain, Pasal 231 merinci alasan PHK yang diizinkan. Di antaranya perusahaan mengalami kerugian dua tahun berturut-turut hingga tutup, mengalami kepailitan, melakukan penggabungan usaha, atau pekerja terbukti melanggar aturan perusahaan.
Terkait hak pekerja, Pasal 232 mewajibkan perusahaan membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak sesuai alasan PHK.
Berikut rinciannya:
– Kurang dari 1 tahun: 1 bulan upah
– 1 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 tahun: 2 bulan upah
– 2 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 tahun: 3 bulan upah
– 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 4 tahun: 4 bulan upah
– 4 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 5 tahun: 5 bulan upah
– 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun: 6 bulan upah
– 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 7 tahun: 7 bulan upah
– 7 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 8 tahun: 8 bulan upah
– 8 tahun atau lebih: 9 bulan upah
Sementara itu, rincian uang penghargaan masa kerja adalah sebagai berikut:
– 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun: 2 bulan upah
– 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 9 tahun: 3 bulan upah
– 9 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 12 tahun: 4 bulan upah
– 12 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 15 tahun: 5 bulan upah
– 15 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 18 tahun: 6 bulan upah
– 18 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 21 tahun: 7 bulan upah
– 21 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 24 tahun: 8 bulan upah
– 24 tahun atau lebih: 10 bulan upah
