Intime – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa data sebaran porsi penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) kuartal IV-2026 yang ditargetkan menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja saat ini masih dalam proses verifikasi mendalam.
Atas dasar proses pendataan yang tengah berjalan tersebut, pemerintah belum dapat memastikan secara rinci komposisi kelompok masyarakat penerima BSU, termasuk cakupan bagi kelompok kelas menengah.
Yassierli menjelaskan, saat ini perkembangan program bantuan modal kerja tersebut berada dalam tahap finalisasi oleh Kementerian Keuangan. Setelah proses pendataan anggaran di Kemenkeu rampung, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan segera melakukan validasi dan verifikasi data calon penerima secara bertahap.
“Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa,” ujar Yassierli di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11).
Dalam pelaksanaannya, Kemnaker juga akan memutakhirkan serta melakukan pembersihan data (data cleansing) yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini diambil guna menjamin ketepatan sasaran bagi para pekerja yang membutuhkan.
Pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai penerima berhak memperoleh bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, atau total Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus.
Adapun payung hukum penyaluran bantuan ini telah secara resmi diterbitkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Berdasarkan aturan tersebut, calon penerima BSU 2026 wajib berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Selain itu, skema bantuan dikhususkan bagi pekerja yang memiliki gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Bagi pekerja di wilayah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) melebihi Rp 3,5 juta, batas upah disesuaikan mengacu pada UMK setempat dengan pembulatan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Pemerintah juga menegaskan bahwa BSU tidak diberikan kepada pekerja berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI aktif, maupun anggota Polri aktif. Sementara itu, pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun berjalan menjadi kelompok yang diprioritaskan.
