Intime – Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, menyambut baik desakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie agar para pimpinan partai politik di DPR segera menggelar musyawarah guna merespons tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Indrajaya menilai pandangan Jimly merupakan suara akal sehat dalam mengawal penegakan hukum dan kelembagaan negara. DPR dipandang tidak boleh menutup mata terhadap dinamika hukum yang bersumber dari lembaga peradilan tertinggi.
“Saya mengapresiasi Prof. Jimly yang berbicara sebagai penjaga konstitusi. Ketika beliau mengingatkan putusan MK dan MA harus menjadi pegangan, itu suara akal sehat yang wajib didengar dan DPR tidak mungkin mengabaikan dua putusan itu,” ujar Indrajaya di Jakarta, Senin (9/11).
Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menegaskan bahwa polemik mengenai kedudukan hukum Wakil Presiden saat ini bukan lagi sekadar perdebatan dinamika politik, melainkan ujian nyata atas keabsahan penegakan hukum nasional.
Ia mengingatkan lembaga legislatif agar tidak membiarkan produk hukum peradilan menjadi dokumen formalitas belaka.
“Jangan sampai konstitusi hanya menjadi macan kertas. Putusan pengadilan bukan sekadar dokumen, tetapi harus dihormati dan ditindaklanjuti oleh lembaga negara sesuai kewenangannya, termasuk DPR,” tegasnya.
Indrajaya menyoroti sedikitnya tiga persoalan hukum saling berkaitan yang melandasi dorongan pemakzulan tersebut.
Ia mendesak DPR menjalankan fungsi pengawasan serta mekanisme checks and balances secara independen tanpa tersandera oleh kalkulasi kompromi politik. Menurutnya, keraguan parlemen dalam mengambil tindakan dapat mengikis kepercayaan publik.
Selain itu, ia memperingatkan para elite politik untuk mengantisipasi gejolak political distrust yang tecermin dari beragam aksi ketidakpuasan masyarakat di daerah, seperti maraknya aksi penurunan foto Wakil Presiden di Yogyakarta.
Peristiwa sejarah pada era reformasi 1998 diimbau untuk menjadi pelajaran berharga agar krisis kepercayaan nasional tidak kembali berulang.
Sebagai jalan keluar bermartabat demi menjaga stabilitas pemerintahan, Indrajaya menilai opsi pengunduran diri secara terhormat dapat dipertimbangkan. Namun, jika langkah sukarela tersebut tidak terwujud, DPR diimbau tidak ragu menggunakan hak-hak konstitusionalnya sesuai dengan UUD 1945.
