spot_img

KPK Dalami Proyek di Satpol PP-Damkar dan 16 Dinas Pemkab Klaten dalam Kasus Dugaan Korupsi Bupati HWI

Intime – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proyek-proyek di 16 dinas Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten berinisial HWI. Pemeriksaan juga menyasar pekerjaan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pendalaman dilakukan dengan memeriksa 18 saksi pada Selasa (17/11). Para saksi dimintai keterangan mengenai pekerjaan dan proyek di masing-masing dinas.

“Para saksi didalami soal pekerjaan-pekerjaan atau proyek yang dilakukan di dinas-dinas yang bersangkutan,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11) malam.

Tak hanya soal proyek, penyidik juga mendalami dugaan aliran uang yang diterima HWI. KPK menelusuri dugaan penerimaan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, upah pungut, hingga hasil tambang galian C.

“Baik yang diduga terkait dengan pengadaan barang dan jasa ataupun yang diduga terkait dengan upah pungut yang dilakukan oleh dinas terkait, termasuk juga dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati dari hasil tambang, khususnya galian C,” ujarnya.

Sebanyak 18 saksi yang diperiksa berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah. Di antaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup S, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang MAS, Kepala Dinas Pendidikan ASP, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian MN, serta Kepala Dinas Kesehatan AB.

Saksi lainnya berasal dari dinas kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, koperasi dan perdagangan, perindustrian dan tenaga kerja, perumahan dan kawasan permukiman, komunikasi dan informatika, serta perhubungan.

KPK juga memeriksa pejabat dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kasus ini bermula dari OTT KPK di Klaten pada 15 Oktober 2026. Saat itu, penyidik menangkap Bupati HWI, Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah ALH, dan 21 orang lainnya.

Pada 16 Oktober 2026, KPK menetapkan HWI, ALH, dan MAW dari pihak swasta PT Madani Winasis Creative sebagai tersangka dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Klaten tahun anggaran 2025–2026.

KPK menyebut terdapat lima klaster dugaan korupsi dalam perkara tersebut. Kelimanya meliputi suap untuk pengondisian audit BPK, pengadaan barang dan jasa, perizinan tambang galian C, setoran dari OPD atau SKPD, serta setoran terkait upah pungut.

Pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam penyidikan kasus ini telah dimulai sejak 27 Oktober 2026.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini