spot_img

KPK Persilakan Masyarakat Laporkan Dugaan Korupsi Terkait Raffi Ahmad

Intime – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan masyarakat melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan Raffi Ahmad. KPK meminta laporan disertai dokumen dan fakta pendukung agar bisa ditelaah.

Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, sampai saat ini belum ada langkah penindakan yang dilakukan KPK berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat terkait Raffi Ahmad.

“KPK membuka peluang untuk masyarakat melaporkan gitu ya, sejauh memang kecukupan dari dokumen fakta-fakta yang memungkinkan fakta-fakta dokumen itu menjadi bahan telaah yang itu bisa dikatakan masuk kategori sebuah tindak pidana gitu,” kata Taufik kepada wartawan, Selasa (17/11).

Taufik menjelaskan, informasi yang berkembang belum bisa disampaikan secara detail karena belum masuk ke ranah penindakan. Meski begitu, masyarakat tetap dapat menyampaikan pengaduan melalui unit KPK yang menangani laporan masyarakat, termasuk Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).

“Tapi ini tentunya kabar gembira buat masyarakat yang memang peduli dalam hal isu-isu yang terkait dengan pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia. Perusahaan tersebut terafiliasi dengan Raffi Ahmad, yang kini menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

ICW menyebut total nilai kontrak delapan paket pengadaan itu mencapai Rp 14.696.955.002. Temuan tersebut berasal dari penelusuran data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 melalui portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Rinciannya, lima paket pengadaan berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024 dengan nilai sekitar Rp 3,9 miliar. Sementara tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2025-2026 dengan nilai sekitar Rp 10,8 miliar.

ICW menyoroti sejumlah aspek dalam pengadaan tersebut. Di antaranya transparansi dan persaingan proses pengadaan, manfaat penggunaan jasa influencer, hingga potensi benturan kepentingan.

Sorotan itu muncul karena Raffi Ahmad saat ini menduduki jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Meski demikian, KPK menegaskan belum melakukan penindakan berdasarkan informasi yang berkembang. KPK meminta masyarakat yang memiliki bukti terkait dugaan tindak pidana tersebut menyampaikan laporan agar dapat ditelaah lebih lanjut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini