Intime — Kejaksaan Agung menjadwalkan pemeriksaan Wali Kota Bekasi TAT sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola PT Migas Bumi Kota Bekasi (Perseroda) dalam kerja sama operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP. Pemeriksaan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa (17/11).
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan, pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi telah masuk agenda penyidik. Pihaknya kini tinggal menunggu kedatangan yang bersangkutan.
“Kalau terjadwal hari ini diperiksa sebagai saksi, kita tunggu saja,” kata Anang.
Wali Kota Bekasi tersebut dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sekitar pukul 10.00 WIB.
Penyidikan perkara dugaan korupsi tata kelola PT Migas Bumi Kota Bekasi periode 2009–2024 sebelumnya diambil alih oleh Jampidsus Kejaksaan Agung dari Kejaksaan Negeri Bekasi.
Anang menjelaskan, perkara ini berawal dari kerja sama PT Migas Bumi Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP untuk mengelola sumur minyak yang berada di wilayah Kota Bekasi.
Namun, dalam pelaksanaannya, penyidik menduga terdapat penyimpangan tata kelola dan pelanggaran mekanisme perizinan. Salah satunya, pembentukan perusahaan dan pelaksanaan kerja sama disebut tidak melalui persetujuan DPRD maupun mekanisme perizinan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk, di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin DPRD, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua, dan tidak melibatkan juga izin Kementerian ESDM, itu diabaikan,” ujar Anang.
Menurut Anang, dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian dan defisit bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama. Kejaksaan Agung memperkirakan kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai sekitar Rp 2 triliun.
“Uang itu yang rugi tidak hanya perusda (perusahaan daerah) yang membebani anggaran, tetapi juga pihak Pertamina juga mengalami kerugian,” katanya.
Penyidik Jampidsus masih mendalami perkara tersebut dengan mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah pihak yang diduga mengetahui atau berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama.
Pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi dijadwalkan sebagai bagian dari upaya penyidik mengungkap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kerja sama migas tersebut.


