Intime — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkap mekanisme penetapan upah minimum 2027. Penghitungan upah tahun depan akan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Yassierli mengatakan mekanisme tersebut mengacu pada Pasal 137 hingga Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.
Dalam aturan itu, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disesuaikan dengan kebijakan gubernur masing-masing.
“Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak,” ujar Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/11).
Dia menjelaskan penghitungan upah minimum 2027 menggunakan sejumlah indikator, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Indeks tersebut berada pada rentang 0,5 hingga 1,0.
Untuk memastikan penghitungan lebih akurat, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menyiapkan estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Data yang digunakan bersumber dari konsumsi rumah tangga dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).
Estimasi KHL mencakup empat komponen. Rinciannya adalah pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.
Kemnaker juga menyusun estimasi KHL untuk tingkat kabupaten/kota. Penyusunan dilakukan melalui pendekatan klasterisasi dengan menggunakan 11 parameter karakteristik daerah.
Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menggunakan estimasi KHL sebagai bahan pertimbangan. Dia juga meminta proses penetapan upah melibatkan dialog sosial agar aspirasi seluruh pihak dapat terakomodasi.
“Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders,” katanya.
Pemerintah telah menetapkan tenggat waktu penetapan upah minimum 2027. Pengumuman UMP paling lambat dilakukan pada 21 November 2026, kemudian UMSP pada 26 November 2026.
Sementara itu, batas akhir penetapan UMK ditetapkan pada 25 November 2026. Adapun UMSK harus ditetapkan paling lambat 30 November 2026.
Dengan demikian, rangkaian penetapan upah minimum 2027 di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dijadwalkan rampung pada akhir November 2026.


