Intime – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan Pemilu berlangsung lebih cepat dari 2029 perlu dilihat dari sisi hukum dan politik.
Mahfud mengatakan, secara hukum, pernyataan Budi Arie tidak bermasalah. Menurut dia, tidak ada aturan yang dapat menjerat seseorang hanya karena menyampaikan analisis mengenai kemungkinan perubahan waktu pelaksanaan Pemilu.
“Secara hukum Budi Arie mengatakan itu ya tidak apa-apa, tidak melanggar hukum. Tidak ada risiko apa pun bagi Budi Arie. Tapi secara politis ini bisa menguntungkan Jokowi,” kata Mahfud melalui kanal YouTube miliknya, Rabu (2/9).
Mahfud menilai polemik yang muncul setelah pernyataan Budi Arie justru membuat nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi perhatian publik.
Menurut dia, meski Budi Arie kemudian mendapat kritik dan menyampaikan permintaan maaf, namanya serta isu yang disampaikannya tetap menjadi bahan pemberitaan dan perbincangan politik.
Mahfud bahkan menduga polemik tersebut sengaja dilempar sebagai bagian dari strategi politik tertentu.
“Malah menurut saya itu disengaja dilempar saja. Anda tidak akan diapa-apakan, setelah itu diatur agar PSI marahi dia,” ujarnya.
Menurut Mahfud, kritik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap Budi Arie dapat dipandang sebagai respons yang wajar. Namun, ia menduga rangkaian peristiwa tersebut bisa saja telah diatur untuk kembali mengangkat nama Jokowi dalam percakapan politik.
Ia menyebut permintaan maaf Budi Arie juga dapat dipandang sebagai bagian dari kecerdikan politik jika sejak awal terdapat skenario untuk membangun kembali perhatian publik terhadap Jokowi.
“Menurut saya ini kecerdikan kalau mau dianggap Jokowi mengetahui, bahkan mungkin menyuruh ini,” katanya.
Meski demikian, Mahfud mengingatkan publik agar tidak terburu-buru menyimpulkan pernyataan Budi Arie sebagai upaya kudeta terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Jangan gegabah menuduh Budi dan Jokowi mau kudeta, nggak mungkin. Itu analisis biasa bahwa Pemilu bisa dipercepat,” tegasnya.
Mahfud juga menilai desakan agar Prabowo segera mengambil tindakan terhadap Budi Arie tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menyebut seruan tersebut sebagai bagian dari dinamika politik yang berkembang.
“Ada yang mengatakan, ayo Pak Prabowo harus segera menindak ini. Kalau Pak Prabowo tidak segera menurunkan, habis ini ada yang bilang begitu. Ah, itu permainan semua,” tuturnya.
Ia menilai polemik tersebut pada akhirnya tidak menimbulkan konsekuensi hukum bagi Budi Arie, tetapi berhasil membuat sejumlah tokoh kembali menjadi sorotan.
“Ini bagian dari permainan politik yang canggih. Kalau ini memang sengaja oleh timnya Jokowi, menurut saya canggih,” pungkas Mahfud.
