Intime – Marak dugaan kebocoran data yang terjadi beberapa waktu ini direspon oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian yang meminta masyarakat tetap tenang.
Hinsa mengatakan hingga saat ini tidak ada sistem elektronik yang terganggu meskipun diketahui beberapa pihak telah mengklaim memiliki data-data penting dari hasil peretasan.
“Makanya masyarakat itu kita harapkan tenang saja. Tidak ada satu sistem elektronik yang diserang sementara ini, sistem elektronik ya,” kata Hinsa di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (12/9).
Diketahui bahwa pada hari ini Presiden Jokowi memanggil sejumlah pihak untuk mengikuti rapat internal, hadir diantaranya adalah Kepala BSSN, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate.
Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD telah memberikan tanggapan terkait dugaan kebocoran data dan memastikan bahwa kebocoran data yang ramai diperbincangkan belakangan ini tidak terkait dengan data-data rahasia milik negara.
“Soal bocornya data negara, saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kemudian, dari analisis Deputi VII (Kemenkopolhukam), terjadi di sini-sini. Tetapi, itu bisa sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia,” kata Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Senin.
Sementara itu Menkominfo Johnny G. Plate juga memberikan tanggapan senada yang menyebut bahwa data yang dimiliki peretas atas nama Bjorka adalah data umum.
“Di rapat dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar, salah satunya oleh Bjorka, tapi data-data tersebut setelah ditelaah sementara adalah data-data yang bersifat umum. Bukan data-data spesifik dan bukan data-data ter-‘update’,” kata Johny usai mengikuti rapat bersama Presiden Jokowi.
Diketahui bahwa salah satu peretas dengan identitas Bjorka telah beberapa kali mengklaim berhasil mendapatkan data-data terkait kependudukan di Indonesia dan mencoba melakukan penjualan data melalui forum online.
Terakhir Bjorka mengklaim memiliki data surat dan dokumen untuk Presiden Joko Widodo termasuk diantaranya surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Bjorka juga beberapa kali melakukan tindakan doxing, menyebarkan data identitas pribadi beberapa tokoh penting di Indonesia.
