Oleh: Emanuel Mikael Kota (Ketua Umum Aliansi Indonesia Timur)
Intime – Promosi perwira tinggi TNI dan Polri tidak boleh dipandang sebagai urusan rutin organisasi, tetapi harus dilihat sebagai keputusan strategis negara. Pada level perwira tinggi, seorang personel tidak lagi hanya memimpin satuan, tetapi ikut menentukan arah pertahanan, keamanan, penegakan hukum, stabilitas nasional, serta wibawa negara di hadapan rakyat.
Karena itu, Presiden Prabowo Subianto perlu lebih jeli menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri agar setiap personel yang diusulkan naik menjadi perwira tinggi benar-benar melalui proses seleksi yang clean, clear, dan competent.
Prinsip clean and clear harus dimaknai secara menyeluruh. Clean berarti tidak memiliki catatan pidana, tidak pernah tersangkut penyimpangan keuangan negara, tidak memiliki rekam jejak penyalahgunaan kewenangan, dan tidak menyimpan beban etik yang dapat merusak kehormatan institusi.
Clear berarti proses rekam jejaknya terbuka secara internal, dapat diverifikasi, tidak menyisakan masalah hukum, serta tidak menimbulkan konflik kepentingan. Sementara competent, berarti memiliki kapasitas kepemimpinan, kecakapan strategis, pengalaman penugasan, integritas komando, serta kemampuan membaca tantangan pertahanan-keamanan modern.
Secara konstitusional, Presiden memiliki dasar yang kuat untuk memastikan proses promosi perwira tinggi TNI berjalan selektif dan akuntabel. Pasal 10 UUD 1945 menyatakan, “Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara”. Dengan norma ini, Presiden tidak cukup hanya menerima daftar usulan promosi secara administratif, tetapi juga perlu memastikan bahwa usulan tersebut telah melewati uji integritas, kompetensi, dan kepatutan jabatan strategis negara.
Dalam konteks TNI, ukuran promosi tidak boleh dilepaskan dari mandat profesionalisme militer. UU Nomor 3 Tahun 2025 menegaskan bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang menjalankan tugas berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.
UU tersebut juga menempatkan TNI sebagai alat pertahanan yang berfungsi sebagai penangkal, penindak, dan pemulih terhadap ancaman militer maupun ancaman bersenjata terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Artinya, perwira tinggi TNI harus memiliki standar moral dan profesional yang tinggi karena ia memegang mandat pertahanan negara, bukan sekadar jabatan karier internal.
Profesionalisme TNI juga mengandung pesan etik yang kuat. Dalam penjelasan UU TNI, tentara profesional dimaknai sebagai tentara yang “terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis,” serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia (HAM), hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
Dengan demikian, promosi perwira tinggi tidak boleh hanya berbasis senioritas, kedekatan, atau kompromi faksional, tetapi harus mencerminkan kualitas profesionalisme, loyalitas konstitusional, dan integritas kelembagaan.
Hal yang sama berlaku bagi Polri. UU Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”
Mandat ini menempatkan perwira tinggi Polri sebagai figur yang tidak hanya dituntut cakap secara operasional, tetapi juga harus memiliki legitimasi moral. Apabila jabatan tinggi kepolisian diisi oleh personel yang memiliki catatan buruk, maka yang rusak bukan hanya citra individu, melainkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Karena itu, Presiden Prabowo perlu menempatkan promosi perwira tinggi sebagai bagian dari agenda besar pemerintahan bersih. UU Nomor 28 Tahun 1999 memberi dasar penting bahwa penyelenggara negara yang bersih adalah penyelenggara negara yang menaati asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.
Asas yang ditegaskan dalam UU tersebut meliputi kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Prinsip ini relevan dijadikan standar etik dalam promosi jabatan tinggi TNI-Polri.
Komitmen Presiden Prabowo terhadap pemberantasan korupsi juga perlu diterjemahkan ke dalam tata kelola promosi jabatan strategis. Sebab, perlu kita sadari bahwa korupsi sebagai penyakit berbahaya. Dalam sejarahnya, korupsi bisa menghancurkan negara, bangsa, dan rezim. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan hukum setelah kerugian negara terjadi, tetapi juga melalui pencegahan sejak proses pengangkatan pejabat strategis.
Dengan demikian, promosi perwira tinggi harus dikaitkan langsung dengan agenda antikorupsi. Jangan sampai personel yang pernah memiliki catatan manipulasi keuangan negara, penyimpangan anggaran, mark up proyek, penyalahgunaan fasilitas dinas, atau pola hidup tidak wajar justru mendapat promosi ke jabatan strategis.
Negara tidak boleh memberi sinyal bahwa rekam jejak buruk dapat diputihkan oleh kekuasaan, kedekatan, atau loyalitas sempit. Promosi jabatan tinggi harus menjadi penghargaan bagi mereka yang bersih dan berprestasi, bukan perlindungan bagi mereka yang bermasalah.
Dalam kerangka tata kelola modern, prinsip ini sejalan dengan gagasan sistem merit. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN memang mengatur aparatur sipil negara, bukan TNI-Polri. Namun, prinsip meritokrasi di dalamnya tetap relevan sebagai rujukan etika tata kelola jabatan publik, yaitu pengembangan talenta dan karier yang mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, serta kebutuhan organisasi. Apalagi, prinsip meritokrasi menekankan kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, integritas, dan moralitas.
Apabila prinsip sistem merit diterapkan secara serius, maka promosi perwira tinggi TNI-Polri tidak cukup hanya bertanya siapa yang paling senior? Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang paling bersih, paling mampu, paling teruji, paling diterima secara moral, dan paling relevan dengan kebutuhan negara ke depan? Senioritas tetap penting sebagai bagian dari pengalaman organisasi, tetapi senioritas tidak boleh mengalahkan integritas. Kedekatan tidak boleh mengalahkan kompetensi. Loyalitas personal tidak boleh mengalahkan loyalitas konstitusional.
Presiden Prabowo perlu mendorong adanya mekanisme integrity clearance sebelum promosi perwira tinggi ditetapkan. Mekanisme ini dapat mencakup lima lapis pemeriksaan. Pertama, pemeriksaan rekam jejak hukum, termasuk ada atau tidaknya keterlibatan dalam perkara pidana, pelanggaran disiplin berat, kekerasan berlebihan, atau penyalahgunaan kewenangan.
Kedua, pemeriksaan rekam jejak keuangan, termasuk kepatuhan pelaporan harta, riwayat pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta potensi konflik kepentingan. Ketiga, pemeriksaan rekam jejak etik, termasuk gaya kepemimpinan, perlakuan terhadap bawahan, kepatuhan terhadap prosedur, serta hubungan dengan aktor bisnis atau politik.
Keempat, pemeriksaan kompetensi strategis. Perwira tinggi hari ini tidak cukup hanya kuat secara komando, tetapi juga harus memahami geopolitik, teknologi pertahanan, keamanan siber, komunikasi publik, manajemen krisis, hukum humaniter, HAM, serta koordinasi lintas lembaga.
Kelima, pemeriksaan loyalitas konstitusional. Loyalitas perwira tinggi bukan kepada kelompok, faksi, senior, jaringan bisnis, atau kepentingan politik tertentu. Loyalitas tertinggi harus kepada negara, konstitusi, Presiden sebagai kepala pemerintahan, serta keselamatan rakyat.
Risikonya besar apabila promosi jabatan tinggi diberikan kepada personel dengan catatan buruk. Pertama, merusak moral internal. Prajurit TNI dan anggota Polri yang bekerja baik akan merasa bahwa integritas tidak lagi menjadi ukuran karier.
Kedua, melemahkan kepercayaan publik. Rakyat akan sulit percaya kepada institusi pertahanan dan keamanan apabila jabatan strategis diberikan kepada figur yang memiliki beban etik atau hukum. Ketiga, mengganggu agenda reformasi kelembagaan. Institusi yang seharusnya bergerak menuju profesionalisme justru tersandera oleh figur yang tidak memiliki legitimasi moral.
Dampak lainnya adalah munculnya moral hazard dalam organisasi. Apabila personel bermasalah tetap dapat naik jabatan, maka pesan yang diterima oleh internal organisasi sangat berbahaya: pelanggaran tidak selalu menghambat karier. Ini dapat melahirkan budaya permisif, memperlemah disiplin, dan merusak standar kepemimpinan. Dalam jangka panjang, organisasi akan kehilangan mekanisme koreksi alamiahnya karena promosi tidak lagi menjadi alat seleksi kualitas, tetapi menjadi alat reproduksi kekuasaan internal.
Dalam teori birokrasi modern, Max Weber menekankan pentingnya otoritas legal rasional, yaitu kekuasaan yang dijalankan berdasarkan aturan, kompetensi, dan tata kelola impersonal, bukan hubungan pribadi atau patronase. Samuel Huntington dalam The Soldier and the State juga menempatkan profesionalisme militer sebagai fondasi hubungan sipil-militer yang sehat.
Sementara Morris Janowitz dalam The Professional Soldier, menekankan bahwa militer modern harus mampu beradaptasi dengan tuntutan masyarakat demokratis. Ketiga perspektif ini memperkuat satu pesan: jabatan strategis negara harus diisi oleh figur yang profesional, berintegritas, dan dapat dikendalikan oleh prinsip hukum.
Karena itu, Presiden Prabowo perlu menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri agar daftar promosi perwira tinggi tidak hanya berisi nama dan riwayat jabatan, tetapi juga disertai matriks kelayakan yang lebih komprehensif.
Matriks tersebut dapat memuat prestasi, rekam jejak operasi, pendidikan, kompetensi kepemimpinan, kepatuhan hukum, catatan etik, rekam jejak keuangan, pengendalian konflik kepentingan, serta penilaian integritas dari mekanisme pengawasan internal. Dengan cara ini, promosi jabatan tidak berlangsung sebagai ruang gelap birokrasi, tetapi sebagai proses kaderisasi strategis negara.
Rakyat hanya bisa berharap bahwa TNI dan Polri adalah institusi strategis yang memegang mandat besar negara. Keduanya membutuhkan pemimpin yang kuat, tetapi kekuatan saja tidak cukup. Mereka harus bersih, cakap, akuntabel, dan dipercaya.
Presiden Prabowo perlu memastikan bahwa tidak ada personel dengan catatan buruk memperoleh jalan mudah menuju pangkat dan jabatan perwira tinggi. Negara tidak boleh mengambil risiko menempatkan figur bermasalah pada posisi yang menentukan keselamatan rakyat, keamanan nasional, dan kehormatan institusi.
Promosi perwira tinggi harus menjadi kehormatan bagi yang layak, bukan hadiah bagi yang dekat. Promosi juga harus menjadi mekanisme penyaringan negarawan berseragam, bukan sekadar rotasi elite internal. Apabila Presiden Prabowo ingin membangun pemerintahan yang kuat, bersih, dan berwibawa, maka pembenahan harus dimulai dari pintu promosi jabatan strategis. Negara yang kuat tidak hanya ditentukan oleh senjata dan kewenangan, tetapi oleh kualitas manusia yang memegang komando.
