spot_img

Minta Maaf soal Proyek Kementerian, Raffi Ahmad Siap Diperiksa BPK dan KPK

Intime – Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya pada Senin (16/11). Pernyataan tersebut berkaitan dengan polemik kerja sama antara dirinya bersama grup motor The Duda’s Minus One dengan sejumlah kementerian.

Dalam video tersebut, Raffi mengakui adanya kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebelum ia menjabat sebagai utusan khusus presiden, serta kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ia sudah menduduki jabatan tersebut.

“Dalam video ini, tidak ada pembelaan dan saya meminta maaf,” ucap Raffi dalam unggahannya, Senin.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam merespons keresahan publik, Raffi bersama ketiga sahabatnya di The Duda’s Minus One Ariel, Desta, dan Gading Marten—berkomitmen mengalokasikan dana sebesar Rp 15 miliar untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana.

Dana tersebut rencananya dimanfaatkan untuk pembangunan bendungan, dukungan logistik, serta bantuan lain yang difokuskan di wilayah Pidie Jaya dan Gayo Lues, serta tidak menutup kemungkinan disalurkan ke daerah lain.

Raffi menegaskan, alokasi bantuan Rp 15 miliar itu bersumber dari dana pribadinya dan seluruh honor yang diterima Ariel, Gading, dan Desta dari kerja sama dengan KKP, tanpa memotong upah para kru, pekerja, maupun UMKM lokal yang terlibat dalam produksi konten.

Selain bantuan sosial, Raffi menyatakan kesiapannya menjalani proses pemeriksaan oleh Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) demi menjamin transparansi dan akuntabilitas.

“Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan,” ujarnya.

Suami Nagita Slavina ini mengungkapkan bahwa pada 2024 ia sebenarnya telah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kelanjutan profesinya sebagai pekerja seni dan penerimaan kerja sama komersial. Meski dinilai tidak melanggar aturan, ia menyadari pentingnya aspek etika serta kepercayaan publik yang melekat pada jabatannya.

“Karena itu, saya menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran dan berkomitmen untuk lebih berhati-hati agar kekeliruan serupa tidak terulang,” tutup Raffi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini