Intime – Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi meminta Presiden Prabowo Subianto mendengar tuntutan sejumlah tokoh dalam Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR). Kelompok itu meminta agar Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) diadili dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari jabatannya.
Muslim mengatakan aspirasi tersebut merupakan suara masyarakat yang harus diperhatikan dalam sistem demokrasi. Ia menilai pemerintah perlu membuka ruang bagi penyampaian pendapat publik.
“Presiden Prabowo Subianto harus mendengarkan aspirasi kelompok masyarakat yang menyuarakan tuntutan tersebut,” kata Muslim kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/2).
Menurut Muslim, tuntutan untuk mengadili Jokowi bukan hal baru dan telah disampaikan oleh berbagai kelompok masyarakat. Ia menilai proses hukum perlu dilakukan jika terdapat dugaan pelanggaran sebagai bagian dari penegakan konstitusi.
“Tuntutan untuk mengadili Presiden Jokowi bukanlah isu baru dan tidak hanya disuarakan satu kelompok. Proses hukum terhadap seorang presiden—jika memang terdapat dugaan pelanggaran—penting sebagai pembelajaran bagi pemimpin berikutnya agar tidak bertindak sewenang-wenang atau melanggar konstitusi,” ujarnya.
Muslim juga menyinggung sejumlah nama yang dalam berbagai kasus hukum disebut-sebut mengaitkan Presiden Jokowi. Ia menilai penyebutan tersebut perlu diuji melalui proses hukum yang terbuka dan adil agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.
Selain itu, ia menyoroti polemik pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, terutama terkait isu usia dan dugaan pelanggaran konstitusi yang sempat menjadi perdebatan publik.
“Kapasitas dan proses pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, terutama terkait isu usia dan dugaan pelanggaran konstitusi yang sempat menjadi polemik publik. Dalam sistem demokrasi dan negara hukum, setiap dugaan pelanggaran harus diuji melalui mekanisme konstitusional yang berlaku,” jelasnya.
Muslim berharap pemerintah dapat menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui mekanisme hukum yang berlaku serta memperkuat prinsip demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.
