Intime – Pemerintah Indonesia kembali menempuh jalur utang dengan menyiapkan penerbitan Panda Bonds di China. Kebijakan ini diklaim sebagai strategi memperkuat nilai tukar rupiah melalui diversifikasi sumber pembiayaan internasional. Namun, langkah tersebut memicu kritik karena dinilai hanya menjadi solusi jangka pendek yang berisiko menambah beban utang negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut penerbitan obligasi dalam mata uang yuan itu bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, sekaligus memperoleh bunga pinjaman yang lebih rendah.
“Untuk memperkuat nilai tukar, kami juga akan menerbitkan Panda Bonds di China dengan bunga yang lebih rendah sehingga tidak terlalu bergantung pada dolar,” ujar Purbaya di Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden di Jakarta, Rabu (6/5).
Meski terdengar strategis, kebijakan ini menuai sorotan. Diversifikasi pembiayaan memang bisa menekan risiko kurs, tetapi tetap saja berbasis utang baru. Artinya, pemerintah bukan mengurangi ketergantungan, melainkan memindahkan ketergantungan dari satu mata uang ke mata uang lain.
Rencana ini merupakan hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran kabinet dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). “Pemerintah juga menyoroti pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,61% sebagai sinyal positif,” klaimnya.
Namun, angka pertumbuhan tersebut belum tentu mencerminkan kekuatan fundamental jika masih ditopang oleh ekspansi utang dan stimulus. Kritik pun mengarah pada pola kebijakan yang dinilai berulang: menjaga pertumbuhan dengan suntikan likuiditas, bukan perbaikan struktural.
Pemerintah berencana meluncurkan stimulus tambahan mulai 1 Juni 2026 untuk menjaga momentum kuartal II. Lagi-lagi, pendekatan ini dipertanyakan karena berpotensi memperlebar defisit dan meningkatkan tekanan fiskal di masa depan.
Di tengah klaim efisiensi bunga dan diversifikasi, publik dihadapkan pada pertanyaan mendasar: sampai kapan stabilitas ekonomi akan ditopang oleh utang baru?
