Intime – Perluasan jaringan perpipaan dan peningkatan kapasitas produksi air bersih menjadi kunci keberhasilan penerapan kebijakan pembatasan penggunaan air tanah di Jakarta. PAM JAYA terus mendorong masyarakat dan pelanggan korporasi beralih menggunakan air perpipaan sebagai alternatif untuk mengurangi eksploitasi air tanah yang berdampak pada penurunan muka tanah (land subsidence).
Senior Manager Customer Communication PAM JAYA, Gatra Vaganza, mengatakan, pihaknya melakukan berbagai pendekatan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat bersedia beralih menggunakan layanan air perpipaan. Strategi tersebut disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi masing-masing wilayah.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemeriksaan kualitas air tanah melalui fasilitas laboratorium bergerak (mobile laboratory). Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat mengetahui secara langsung kondisi kualitas air tanah yang selama ini digunakan.
“Di beberapa wilayah, pendekatannya sedikit berbeda. Untuk wilayah yang dianggap kualitas air tanahnya masih baik, kita perlu melakukan sosialisasi dari sisi kesehatan. Melalui penggunaan mobile lab, masyarakat juga bisa mengecek bagaimana kualitas air tanahnya,” ujar Gatra dalam diskusi Pembina Partisipasi Pengembangan Masyarakat (P2M) bertajuk “Implementasi Pergub DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah”, di Sekretariat Lintas Generasi Aktivis (LIGA) Pro Jakarta, Gedung Gondangdia Lama 25, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (10/11).
Gatra mengakui, tantangan peralihan penggunaan air tanah juga masih dihadapi pelanggan korporasi, seperti apartemen, pusat perbelanjaan, dan perkantoran. Terutama di kawasan yang belum terjangkau jaringan perpipaan secara optimal.
Karena itu, perluasan jaringan distribusi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas produksi air bersih. Kesiapan infrastruktur dari hulu hingga hilir menjadi faktor penting untuk meyakinkan pelanggan agar beralih dari penggunaan air tanah ke layanan PAM JAYA.
“Harapannya, dari hulu sampai hilir memang harus kita penuhi dulu. Dari hulunya melalui penambahan kapasitas produksi dan penambahan jaringan pipa. Ini yang nantinya membuat kami meyakini pelanggan korporat juga mau berpindah, tetapi memang masih menunggu momentum sampai PAM JAYA benar-benar bisa masuk ke wilayah tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, Pembina P2M, A Harinurdin menilai implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah masih belum maksimal. Padahal, eksploitasi air tanah secara berlebihan telah memberikan dampak nyata terhadap penurunan muka tanah di Jakarta.
“Kalau kita melihat daratan di pesisir utara Jakarta dengan wilayah daratan, maka sesungguhnya alarm bahaya itu sudah berbunyi. Sebab, tinggi muka air laut sudah lebih tinggi dari daratan,” kata Harinurdin.
Legislator Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis mendorong revisi Pergub tentang Zona Bebas Air Tanah agar sesuai dengan kondisi terkini, terutama terkait kesiapan jaringan perpipaan air bersih.
Ali juga mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak hanya menyasar gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan apartemen. Penggunaan air tanah oleh sektor usaha lain, seperti laundry, pencucian kendaraan bermotor, hingga tempat ibadah, juga harus diperhitungkan. “Jadi tidak bisa serta-merta sasaran kebijakan hanya gedung-gedung. Harus seimbang juga. Usaha laundry, cuci motor, maupun tempat-tempat ibadah juga perlu diperhatikan karena mereka menggunakan air tanah,” tegasnya.
Kepala Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Nelson menjelaskan, pengendalian penggunaan air tanah harus disertai kesiapan pemerintah menyediakan akses air bersih bagi masyarakat.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa langsung melarang penggunaan air tanah sebelum memastikan tersedianya sumber air alternatif yang memadai. Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan PAM JAYA yang mendapat penugasan untuk mewujudkan pelayanan air bersih 100 persen melalui jaringan perpipaan.
“Memang semuanya itu tidak bisa pemerintah serta-merta melarang karena pemerintah juga punya tugas bagaimana menyiapkannya. Saat ini kita bekerja sama dengan PAM JAYA yang mendapatkan penugasan pelayanan 100 persen jaringan perpipaan,” jelas Nelson.
Ia mengungkapkan, rancangan Pergub baru saat ini masih dalam proses harmonisasi bersama Biro Hukum. Dalam rancangan tersebut, pendekatan pengaturan tidak lagi menggunakan pembagian zona, melainkan dilakukan secara bertahap berdasarkan kesiapan jaringan perpipaan di masing-masing wilayah.
“Pergub baru yang sedang kita usulkan dan sekarang dalam proses harmonisasi dengan Biro Hukum, kita tidak lagi menyebutkan zona. Namun, pengaturannya dibuat secara bertahap, misalnya tahun ini area mana dan tahun berikutnya area mana. Ini sangat berkaitan dengan komitmen PAM JAYA dalam tahapan pelayanan jaringan perpipaan,” paparnya.
Nelson menambahkan, keberhasilan pengendalian air tanah juga membutuhkan regulasi yang jelas serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk beralih menggunakan air perpipaan. Adapun mekanisme penghargaan dan sanksi (reward and punishment) saat ini menjadi kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Jadi, kita hanya sebagian sebagai pengendali nantinya. Sampai saat ini, mekanisme reward and punishment menurut saya belum terlalu terlihat,” pungkasnya.
