Intime – Fraksi PDI Perjuangan DPR RI sepakat mengambil langkah konstitusional melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP) menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah.
Ketua Fraksi PDI-P Utut Adianto mengatakan, keputusan tersebut telah disepakati seluruh anggota fraksi dalam rapat pleno yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).
Utut menjelaskan, Fraksi PDI-P memiliki 110 anggota. Dalam rapat pleno tersebut, sebanyak 102 anggota hadir, sedangkan delapan lainnya izin atau sakit.
“Ini pleno fraksi, semua 110 hadir 102, 8 izin atau sakit. Artinya, kami bertukar pikiran dan kami sudah mengambil jalan politik bahwa kita mengambil jalan konstitusi. Kita tidak menghitung berapa, tetapi Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan Hak Menyatakan Pendapat,” kata Utut.
Ia menegaskan, kesepakatan tersebut merupakan keputusan bersama fraksi, bukan sekadar dukungan sebagian anggota.
“Sepakat, karena kita ini kan memang kita header democracy, demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semua iya,” ujarnya.
Utut menyebut, pertimbangan Fraksi PDI-P merujuk pada Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Adapun penjelasan lebih terperinci mengenai landasan hukum tersebut akan disampaikan anggota Fraksi PDI-P dari Komisi III DPR.
Selanjutnya, Fraksi PDI-P akan menyampaikan keputusan politik tersebut kepada pimpinan DPR agar dapat segera dibahas melalui Badan Musyawarah (Bamus).
“Kalau ini kita harus ke pimpinan DPR kan, biar supaya ada Bamus segera,” kata Utut.
Meski demikian, ia belum memastikan waktu penyampaian keputusan tersebut. Menurut dia, tahapan itu masih berkaitan dengan mekanisme dan urusan administratif di DPR.
Utut menilai, hal terpenting saat ini adalah keputusan politik fraksi untuk menggunakan jalur konstitusi.
Terkait rencana Gibran menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Utut menyatakan PDI-P tidak akan menghalangi hak setiap orang untuk mencari keadilan melalui jalur hukum.
“PDI Perjuangan mengambil langkah konstitusi, yaitu akan mengambil Hak Menyatakan Pendapat. Jadi kita satu setuju, semua setuju,” tuturnya.
