Intime – Ketua Fraksi PAN MPR RI Sarifuddin Sudding menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memiliki jalur hukum untuk membuktikan keabsahan ijazah SMA setelah terbitnya putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026.
Putusan tersebut menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Menurut Sudding, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu harus dipatuhi oleh semua pihak.
Atas dasar itu, Sudding menyebut Gibran hanya memiliki dua pilihan, yakni mengundurkan diri secara sukarela atau menghadapi proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusi.
“Sehingga keputusan itu harus ditaati, ditaati apakah secara sukarela atau dieksekusi dengan cara pemberhentian Saudara Gibran selaku Wapres karena sudah tidak memenuhi lagi syarat selaku Wapres sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7A Konstitusi UUD 1945,” kata Sudding kepada wartawan, Rabu (11/11).
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PAN itu mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, putusan pengadilan, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, harus dihormati dan dilaksanakan.
Sudding juga menilai rencana Gibran untuk kembali membuktikan keabsahan ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berpotensi menghadapi persoalan hukum. Ia menyinggung prinsip ne bis in idem, yakni larangan mengadili kembali perkara yang telah diputus dengan objek dan pokok perkara yang sama dalam konteks yang memenuhi ketentuan hukum.
“Bahwa kemudian Saudara Gibran ingin kembali membuktikan ijazahnya lewat PTUN sudah ne bis in idem, suatu perkara yang sudah diperiksa, disidang dan diputus oleh pengadilan yang sama dan objek yang sama dinyatakan tidak dapat diterima,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sudding menjelaskan bahwa pemberhentian wakil presiden dapat ditempuh melalui mekanisme konstitusional. Proses tersebut, kata dia, melibatkan DPR yang mengajukan usul kepada MPR melalui hak menyatakan pendapat.
Dengan demikian, menurut Sudding, keputusan terkait posisi Gibran harus mengikuti jalur yang telah diatur dalam konstitusi.
“Hanya dua pilihan bagi Saudara Gibran apakah mundur secara sukarela atau diberhentikan lewat jalur konstitusi oleh MPR atas usul DPR lewat hak menyatakan pendapat,” kata Sudding.
