Intime – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengkritik rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membawa polemik ijazahnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Denny menilai langkah tersebut keliru dan tidak mencerminkan sikap seorang pejabat negara dalam menghormati putusan pengadilan.
Menurut Denny, Gibran semestinya menerima dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA). Ia bahkan menyarankan Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden ketimbang kembali menempuh upaya hukum.
“Jadi, apa yang dilakukan oleh Saudara Gibran adalah contoh yang sangat buruk dari kacamata konstitusi dan etika bernegara. Seharusnya begitu ada putusan MK yang sudah final and binding, serta putusan Mahkamah Agung yang sudah inkracht dan mengikat, maka yang dilakukan oleh Saudara Gibran adalah hormat, tunduk, dan patuh, lalu kemudian menyatakan diri berhenti,” kata Denny dalam jumpa pers melalui kanal YouTube miliknya, Selasa (10/11).
Denny mengatakan, niat mundur itu seharusnya disampaikan Gibran secara terbuka kepada masyarakat. Ia mengaitkan usul tersebut dengan ketentuan Pasal 8 UUD 1945.
“Saya berpandangan seharusnya niat mengundurkan diri itulah yang harus ditegaskan, niat berhenti, kalau menurut Pasal 8 UUD 1945, berhenti dari jabatan Wakil Presiden. Niat itu seharusnya ditegaskan dalam bentuk pernyataan di hadapan publik oleh Saudara Gibran,” ujarnya.
Denny juga menyinggung pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia meyakini Prabowo tidak menolak apabila Gibran memang berniat mengundurkan diri. Menurutnya, sikap Prabowo yang mempersilakan Gibran menempuh jalur hukum tidak otomatis berarti Presiden menolak pengunduran diri.
“Jadi jangan sampai ada manipulasi di sini, apa yang menjadi sikap sopan santun dari Presiden Prabowo dimaknai sebagai mengizinkan untuk tidak mundur dan menolak pengunduran diri,” kata Denny.
Selain PTUN, Denny turut mengkritik rencana pengajuan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan MA. Ia menyebut Gibran tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan PK karena bukan pihak dalam perkara tersebut.
Denny menjelaskan, perkara itu diajukan Subhan Pala dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai tergugat. Dalam putusan yang disinggungnya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran batal dan memerintahkan kementerian mencabut dokumen tersebut.
“Saudara Gibran tidak punya legal standing karena bukan pihak dalam perkara itu,” tuturnya.
Denny menilai polemik tersebut memperlihatkan pentingnya pemahaman hukum dan konstitusi bagi seorang pejabat publik. Ia bahkan mempertanyakan kapasitas Gibran sebagai wakil presiden jika tetap memilih langkah hukum yang dinilainya tidak tepat.
Sementara itu, Gibran sebelumnya menyatakan menghormati aspirasi, kritik, dan saran masyarakat. Ia mengaku tidak ingin polemik tersebut berlarut-larut menjadi persoalan politik, tetapi menyatakan akan melawannya melalui PTUN.
“Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujar Gibran di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (10/11).
