Intime – Pengunduran diri Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni, mantan Ketua Umum PSI Giring Ganesha, dan Wakil Ketua Umum PSI Isyana Bagoes Oka dinilai menjadi sinyal melemahnya kekuatan politik partai berlambang gajah tersebut.
Direktur Eksekutif Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, menilai keputusan ketiga tokoh PSI itu terjadi di tengah tekanan politik yang turut dipengaruhi mencuatnya dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah jenderal polisi.
“(Ditambah) masukan dari beberapa partai yang meminta Gibran Rakabuming Raka mundur semakin menguatkan akhir dari politik dinasti Jokowi,” kata Neni, Rabu (11/11).
Menurut Neni, pengunduran diri ketiga kader PSI tersebut menjadi perhatian karena tidak disertai pelepasan jabatan mereka di kabinet. Ia menilai kondisi itu dapat dibaca sebagai upaya masing-masing tokoh untuk mempertahankan posisi di tengah dinamika politik yang berkembang.
“Mundurnya para kader PSI tanpa mundur dari jabatannya di kabinet ini menjadi sinyal meredupnya PSI dan masing-masing sedang menyelamatkan diri pasca kasus penyadapan Listyo Sigit,” ujarnya.
Neni juga menyoroti waktu pengunduran diri tersebut yang bertepatan dengan agenda DPR membahas putusan Mahkamah Agung (MA) terkait skandal penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia menilai, munculnya desakan dari sejumlah partai politik agar Gibran mundur turut menambah tekanan terhadap kekuatan politik yang dibangun Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Neni berpandangan, dinamika tersebut menunjukkan adanya perubahan dalam peta dukungan politik terhadap kelompok yang selama ini dekat dengan kekuasaan sebelumnya.
“Kepercayaan publik kepada PSI sudah hilang, kecuali para kadernya di internal,” kata Neni.
Lebih lanjut, ia menyebut perkembangan politik saat ini memperlihatkan proses reposisi sejumlah aktor. Kondisi tersebut, menurut dia, mengindikasikan adanya tekanan terhadap konfigurasi kekuasaan yang terbentuk sejak era pemerintahan Jokowi.
Tekanan itu, kata Neni, terutama berpotensi berdampak pada jaringan politik yang selama ini memiliki kedekatan dengan PSI dan lingkar kekuasaan sebelumnya.
