Intime – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mendalami temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer senilai Rp 14,69 miliar yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia. Pengadaan tersebut mencakup delapan paket pekerjaan dari dua kementerian kepada perusahaan yang berkaitan dengan Raffi Ahmad.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, lembaga antirasuah akan terlebih dahulu mengkaji temuan ICW untuk memastikan ada atau tidaknya unsur dugaan tindak pidana korupsi. KPK juga akan menilai apakah persoalan tersebut termasuk dalam kewenangan lembaga tersebut.
“Nanti kita lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak. Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11).
Menurut Budi, hasil kajian tersebut akan menjadi salah satu dasar bagi KPK untuk menentukan langkah berikutnya terhadap temuan tersebut.
Selain kemungkinan tindak pidana korupsi, KPK juga menyoroti potensi benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ). Budi mengatakan, penilaian terhadap dugaan benturan kepentingan harus dilakukan dengan melihat keseluruhan tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
“Untuk melihat apakah suatu PBJ ini ada tidaknya dugaan benturan kepentingan. Maka ini juga harus dilihat secara utuh oleh institusi terkait,” ujarnya.
Budi mengingatkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor yang memiliki risiko korupsi tinggi. Hal tersebut juga tercermin dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) yang menjadi salah satu instrumen pemetaan risiko korupsi oleh KPK.
Karena itu, KPK berulang kali mengingatkan instansi pemerintah agar menerapkan prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam setiap tahapan pengadaan.
KPK juga menyoroti kemungkinan penerapan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut mengatur tindak pidana terkait benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.
“Pasal 12i berkaitan dengan benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa, tentu juga kita harus menyisir ya. Unsur-unsur Pasal 12i itu apa saja,” kata Budi.
Meski demikian, KPK belum memastikan akan memeriksa kementerian terkait maupun Raffi Ahmad. Budi menyebut institusi yang melaksanakan pengadaan juga sedang melakukan evaluasi terhadap proses tersebut.
“Kita lihat nanti seperti apa ya. Karena tentu institusi terkait juga melakukan evaluasi atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut,” tuturnya.
