Intime – Ketua Umum Gerakan Muda (Gema) Nasional Eko Saputra mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk menyewa influencer yang dikaitkan dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.
Eko meminta KPK memeriksa persoalan tersebut secara objektif dan menyeluruh. Menurut dia, dugaan penggunaan uang negara untuk aktivitas influencer, pencitraan, maupun komunikasi publik yang tidak jelas pertanggungjawabannya tidak boleh dianggap sepele.
“Kami tidak ingin uang rakyat dijadikan alat untuk membangun popularitas, membungkam kritik, atau menggiring opini publik demi kepentingan kelompok tertentu. APBN adalah uang rakyat yang penggunaannya wajib transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Eko dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (11/11).
Ia meminta KPK menelusuri kemungkinan aliran dana APBN yang berkaitan dengan kegiatan influencer, termasuk pihak yang mengelola anggaran, mekanisme penggunaannya, serta pihak-pihak yang menerima manfaat.
Eko menegaskan, pemeriksaan tidak seharusnya hanya berhenti pada aspek administratif. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, seluruh pihak yang berkaitan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Ia juga mengingatkan agar jabatan dan kedekatan seseorang dengan lingkaran kekuasaan tidak menjadi penghalang bagi proses penegakan hukum.
“Kami tidak sedang menghakimi siapapun. Kami sedang menuntut transparansi dan pertanggungjawaban. Jika tidak ada pelanggaran, buktikan secara terbuka. Namun apabila ditemukan penyimpangan, jangan ada kompromi,” ujarnya.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, lembaganya akan terlebih dahulu mengkaji temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait persoalan tersebut. KPK akan melihat apakah temuan itu mengandung unsur dugaan tindak pidana korupsi dan termasuk dalam kewenangan lembaga antirasuah.
“Nanti kita lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak. Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026) malam.
Terpisah, PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) mengakui telah menjalin kerja sama dengan dua kementerian senilai Rp 14,69 miliar. Perusahaan menyatakan seluruh kerja sama dengan instansi pemerintah maupun organisasi lain dilakukan secara profesional dan mengikuti prosedur pengadaan serta peraturan perundang-undangan.
RANS juga menyatakan memahami perhatian publik mengenai potensi konflik kepentingan antara Raffi sebagai pemegang saham mayoritas perusahaan dan jabatannya sebagai utusan khusus presiden.
Perusahaan menjelaskan, RANS berdiri sejak 2018 dan berkembang sebagai perusahaan berbasis kreator dengan lebih dari 140 juta pengikut. RANS turut menyebut sejumlah anak usaha dan hak kekayaan intelektual telah dikembangkan sebelum Raffi dilantik pada Oktober 2024.
Terkait The Dudas-1, RANS menyatakan grup tersebut telah memproduksi sekitar 90 konten sebelum penunjukan kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
