Intime – Gerakan 212 bersama sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam, pondok pesantren, dan majelis taklim menyatakan akan terus mengupayakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Mereka menilai polemik mengenai ijazah Gibran belum tuntas karena yang bersangkutan dinilai belum dapat membuktikan kepemilikan ijazahnya.
Muhammad Bin Husein Alatas menegaskan, Gerakan 212 bersama para tokoh agama dan elemen umat Islam akan terus mendorong proses pemakzulan Gibran hingga ia tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden.
“Maka kami umat Islam dengan seluruh para tokoh, para alim ulama, terkhusus Gerakan 212, tetap akan berupaya dan mengusahakan untuk terus makzulkan Gibran,” kata Alatas, Selasa (10/11).
Menurut dia, persoalan ijazah Gibran merupakan catatan serius bagi Indonesia. Sebab, posisi wakil presiden memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan pemerintahan di tengah berbagai persoalan yang dihadapi negara.
Alatas juga mengajak umat Islam tetap mengawal polemik tersebut. Ia meminta seluruh elemen yang mendukung gerakan pemakzulan untuk memperkuat konsolidasi dan menyatukan kekuatan.
Ia bahkan menyatakan, pihaknya siap menggelar aksi secara berulang apabila diperlukan untuk mendorong tuntutan tersebut.
“Satukan kekuatan umat dan kita harus pastikan kalaupun harus aksi berjilid-jilid untuk makzulkan Gibran, kita akan turun berjilid-jilid,” ujarnya.
Selain mengajak konsolidasi, Alatas meminta DPR dan seluruh partai politik yang memiliki kursi di parlemen serius menindaklanjuti aspirasi pemakzulan Gibran.
Ia menilai DPR merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Menurut dia, anggota parlemen tidak semestinya hanya membutuhkan dukungan rakyat ketika pemilihan umum, tetapi juga harus mendengarkan tuntutan masyarakat di luar momentum politik tersebut.
“Maka kita meminta agar anggota DPR segera makzulkan Gibran, jalani langkah-langkah sampai daripada pemakzulan bisa direalisasikan,” kata dia.
Alatas memastikan Gerakan 212 dan elemen umat Islam akan terus mengawal persoalan tersebut. Mereka menyatakan siap berada di barisan depan dalam upaya yang mereka sebut sebagai penegakan konstitusi dan pencegahan pengkhianatan terhadap negara.
