Intime – Komisi III DPR RI mengapresiasi langkah Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta terkait kasus penyadapan ilegal. DPR menilai keputusan pemecatan tersebut sudah tepat dan sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan penyalahgunaan kewenangan dalam perkara tersebut telah mencederai kehormatan Korps Bhayangkara. Tindakan itu juga dinilai dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
“Skandal penyadapan ini patut dipandang sebagai salah satu peristiwa paling kelam dan barangkali yang terburuk yang pernah mencoreng sejarah kepolisian modern kita,” kata Habiburokhman dalam keterangan resminya, Rabu (11/11).
Politikus Gerindra itu menegaskan, penyalahgunaan instrumen intelijen dan kewenangan strategis tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran biasa. Sebab, kewenangan tersebut semestinya digunakan untuk melindungi keamanan negara, bukan disalahgunakan untuk kepentingan yang melanggar hukum.
Menurut Habiburokhman, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kredibilitas institusi kepolisian, rasa aman masyarakat, hingga tatanan hukum.
Dia menyebut keputusan PTDH terhadap Ahrie juga menjadi bukti komitmen Polri dalam menerapkan prinsip zero tolerance atau tanpa toleransi terhadap pelanggaran berat yang dilakukan anggota.
Prinsip itu, kata dia, harus berlaku bagi seluruh anggota tanpa memandang pangkat maupun jabatan.
Habiburokhman kemudian meminta Polri tidak berhenti pada pemberian sanksi terhadap Ahrie. Dia mendorong agar seluruh oknum atau tersangka lain yang terlibat dalam perkara penyadapan tersebut juga ditindak tegas.
Menurutnya, pihak-pihak yang terbukti bersalah harus dijatuhi hukuman setimpal. Dengan begitu, prinsip kesetaraan di hadapan hukum dapat diterapkan secara konsisten.
“Komisi III DPR RI akan terus mengawal tuntas penegakan etik maupun proses hukum pidananya demi memastikan integritas kepolisian tetap terjaga,” pungkasnya.
Komisi III DPR memastikan akan mengawasi proses penanganan perkara tersebut, baik dalam aspek pelanggaran kode etik maupun proses pidana. Pengawasan itu dilakukan untuk memastikan penegakan hukum berjalan tuntas dan integritas kepolisian tetap terjaga.
