Intime – Anggota DPRD DKI Jakarta Ade Suherman meminta Pemprov DKI segera menangani longsor yang terjadi di kawasan Gang Langgar II, RT 007/RW 010, Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dia juga meminta pemerintah mengantisipasi potensi longsor susulan di kawasan bantaran Kali Ciliwung.
Longsor tersebut terjadi pada Selasa (10/11). Merespons laporan warga, Ade mendesak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sumber Daya Air (SDA), dan instansi terkait segera melakukan penanganan.
Legislator PKS dari daerah pemilihan Jakarta Selatan itu mengatakan, keselamatan warga harus menjadi prioritas. Pemerintah diminta segera memeriksa kondisi tanah dan bangunan di sekitar lokasi untuk memastikan tingkat kerawanan.
“Keselamatan warga harus menjadi prioritas. Kami meminta BPBD bersama jajaran pemerintah wilayah segera melakukan asesmen kondisi tanah dan bangunan di sekitar lokasi, serta memastikan langkah antisipasi terhadap kemungkinan longsor susulan. Jangan menunggu sampai terjadi dampak yang lebih besar,” kata Ade, Rabu (11/11).
Menurutnya, kejadian tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah mengenai kerentanan permukiman di sepanjang bantaran Kali Ciliwung, terutama saat curah hujan meningkat.
Ade menilai penanganan tidak boleh hanya berfokus pada lokasi longsor. Pemprov DKI juga perlu memetakan ulang kawasan tebing sungai yang berpotensi mengalami pergerakan tanah.
Dia pun mendesak Dinas SDA memprioritaskan pembangunan turap atau *sheet pile* permanen di sejumlah titik rawan, termasuk Pejaten Timur dan Rawajati.
Ade mengingatkan penanganan sementara, seperti menutup area longsor menggunakan terpal atau memasang bronjong, tidak cukup untuk menjadi solusi jangka panjang.
Selain pembangunan dinding penahan tanah, dia meminta BPBD Jakarta Selatan mempertimbangkan pemasangan sistem peringatan dini atau *Early Warning System* (EWS).
Sistem tersebut dinilai penting untuk mendeteksi pergerakan tanah lebih awal sehingga warga dan petugas dapat mengambil langkah sebelum kondisi membahayakan.
Ade menegaskan, pembangunan infrastruktur pengendalian bencana harus masuk dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya bergerak setelah bencana terjadi.
“Kami di DPRD DKI Jakarta akan mengawal kebutuhan anggaran untuk penguatan tebing dan infrastruktur pengendalian bencana. Jangan sampai pembangunan turap baru menjadi prioritas setelah ada korban jiwa. Keselamatan warga dan perlindungan tempat tinggal mereka harus menjadi perhatian utama pemerintah,” tegas Ade.
Ia berharap Pemprov DKI segera menindaklanjuti kebutuhan penguatan tebing di kawasan rawan longsor agar risiko bencana serupa dapat dikurangi.
