Intime – Pengamat politik Nurul Fatta menilai prosesi penganugerahan gelar adat “Baginda Pemuka Bangsa” kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Lampung tak bisa dilepaskan dari safari politik yang tengah dijalankannya bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Menurut Nurul, ritual adat yang dijalani Jokowi menjadi bagian dari strategi komunikasi politik untuk memperkuat pesan yang ingin dibangun dalam rangkaian safari tersebut.
“Setidaknya, ritual yang dilakukan oleh Presiden ke-7 itu merupakan bentuk pencitraan politik di tengah safari politiknya,” kata Nurul Fatta dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/6).
Jokowi menerima gelar adat “Baginda Pemuka Bangsa” dalam prosesi di Kedatun Keagungan, Bandar Lampung, Sabtu (27/6). Gelar itu diberikan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi Jokowi selama memimpin Indonesia.
Dalam prosesi tersebut, Jokowi juga menjalani ritual menginjak kepala kerbau yang diletakkan di atas karpet merah. Momen itu kemudian ramai diperbincangkan publik dan memunculkan berbagai tafsir politik.
Penganugerahan gelar adat berlangsung di tengah agenda safari politik Jokowi di Lampung yang digelar pada 26-28 Juni 2026. Lampung menjadi provinsi pertama yang dikunjungi dalam rangkaian safari tersebut.
Nurul menilai pemilihan lokasi dan prosesi adat yang dijalani Jokowi memperkuat narasi politik yang sedang dibangun.
“Agar narasi safari tersebut memiliki makna dan mampu menyisipkan kepentingan PSI sebagai bagian dari isu politik yang sedang berkembang,” ujarnya.
Meski demikian, Nurul menilai makna politik dari prosesi tersebut tidak berdiri sendiri. Ia menyebut rangkaian kegiatan itu lebih tepat dipahami sebagai bagian dari strategi komunikasi politik.
Menurutnya, penggunaan simbol budaya dalam kegiatan politik merupakan cara yang lazim digunakan tokoh politik untuk membangun citra sekaligus memperkuat kedekatan dengan masyarakat di daerah yang dikunjungi.
Karena itu, ia menilai prosesi pemberian gelar adat kepada Jokowi bukan sekadar seremoni budaya, tetapi juga memiliki dimensi komunikasi politik yang melekat dengan momentum safari politik yang sedang dijalani.
Namun, efektivitas pesan yang ingin disampaikan tetap bergantung pada bagaimana publik menafsirkan simbol-simbol tersebut di tengah dinamika politik nasional.
