spot_img

Penggiat Pemilu Kritik Jadwal Sidang MPR Pilih Wapres Pengganti Gibran: Berpotensi Langgar UU MD3

Intime – Penggiat pemilu Titi Anggraini mengkritisi mekanisme dan jadwal pemilihan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang direncanakan berlangsung dalam Sidang Paripurna pada Rabu, 9 Desember 2026.

Menurut Titi, apabila Sidang Paripurna MPR tetap dijadwalkan pada 9 Desember 2026, Presiden Prabowo Subianto semestinya sudah menyampaikan usulan dua nama calon Wakil Presiden beserta seluruh kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat pada Kamis, 19 November 2026.

“Dasarnya adalah Pasal 46 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 beserta perubahannya: pengusulan dilakukan paling lambat 14 Hari sebelum sidang paripurna. Pasal 1 angka 9 mendefinisikan Hari sebagai hari kerja. Definisi yang sama terdapat dalam Pasal 1 angka 22 Tatib MPR No. 1 Tahun 2024,” ujar Titi melalui akun media sosial X pribadinya, Jumat (20/11).

Titi memaparkan, penghitungan tenggat waktu tersebut dilakukan secara mundur berdasarkan hari kerja sebelum hari pelaksanaan sidang paripurna. Dalam skema tersebut, tanggal 8 Desember 2026 terhitung sebagai H-1, sehingga batas H-14 jatuh tepat pada 19 November 2026.

Dalam kalkulasi tersebut, hari pelaksanaan sidang paripurna serta akhir pekan yakni Sabtu dan Minggu tidak dimasukkan dalam hitungan.

“SKB libur nasional dan cuti bersama 2026 tidak menetapkan hari libur/cuti bersama pada rentang tersebut,” jelas Titi.

Selain persoalan tenggat waktu, Titi juga mencermati adanya perbedaan redaksi frasa dalam regulasi yang mengatur pengusulan calon Wakil Presiden. Pasal 136 ayat (1) Tata Tertib MPR menggunakan frasa “paling lama 14 hari sebelum”, sementara Undang-Undang MD3 memakai frasa “paling lambat”.

“Ketentuan Tatib harus dibaca selaras dengan tenggat dalam UU MD3. Pengusulan mencakup dua nama calon sekaligus kelengkapan persyaratannya,” tegasnya.

Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, Titi menilai bahwa apabila Sidang Paripurna pemilihan tetap digelar pada 9 Desember 2026 sementara hingga batas 19 November 2026 Presiden belum menyerahkan dua nama kandidat ke MPR, maka tahapan tersebut berpotensi menabrak aturan UU MD3.

“Yang dibuat sendiri oleh pembentuk UU dan Tatib MPR 1/2024 sebagai hukum acara (law of procedures) pemilihan,” kata Titi.

Ia pun mengingatkan agar setiap proses ketatanegaraan dijalankan secara taat asas demi menjaga kepastian hukum dan prosedur yang sah.

“Kalau begitu, soal seleksi lembaga negara independen, ugal-ugalan saja sekalian; tunjuk orang, tetapkan, lalu lantik. Tidak usah pakai prosedur, tidak usah ada kepastian hukum,” pungkasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini