spot_img

UMP DKI Jakarta 2027 Naik 7,1 Persen Jadi Rp 6.136.941

Intime – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2027 sebesar Rp 6.136.941. Besaran tersebut mengalami kenaikan sebesar 7,1 persen atau setara Rp 407.065 dibandingkan UMP tahun 2026 yang senilai Rp 5.729.876.

Pengumuman penetapan upah minimum tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (20/11). Persentase kenaikan UMP tahun 2027 ini tercatat lebih tinggi dibandingkan persentase kenaikan pada tahun sebelumnya yang berada di angka 6,1 persen.

“UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp 6.136.941 setelah melalui proses pembahasan yang panjang di Dewan Pengupahan DKI Jakarta,” ujar Pramono di Park Hyatt Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (20/11).

Pramono menjelaskan, ketetapan besaran UMP 2027 tersebut dituangkan secara resmi melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026. Angka tersebut merupakan hasil musyawarah intensif di dalam Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang melibatkan perwakilan unsur pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta asosiasi pengusaha.

Menurut Pramono, proses perundingan berlangsung selama tiga hari dan berhasil diselesaikan lebih cepat satu hari dari tenggat waktu yang ditentukan.

“Pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Tetapi alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tetapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya,” jelasnya.

Kebijakan penetapan UMP 2027 ini menjadi wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menghadirkan sistem pengupahan yang berkeadilan, yakni menyeimbangkan upaya peningkatan kesejahteraan pekerja dengan menjaga iklim keberlangsungan dunia usaha di Ibu Kota.

Dalam proses penyusunannya, Pemprov DKI Jakarta berpedoman penuh pada regulasi pengupahan yang berlaku dan mengambil peran sebagai penengah saat merumuskan variabel perhitungan bersama seluruh pemangku kepentingan.

“Pemerintah DKI Jakarta mengambil jalan tengah yang kemudian alhamdulillah bisa dikomunikasikan dengan kedua belah pihak. Dan alhamdulillah begitu alfa-nya ditetapkan yang dianggap sangat moderat bagi semuanya, walaupun pasti enggak semuanya setuju,” pungkas Pramono.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini