spot_img

Penjemputan Paksa Pegiat Medsos Cakra Adi Negara Berpotensi Jadi Blunder bagi Polri

Intime – Ketua Umum Barisan Rakyat Nusantara (BaraNusa), Adi Kurniawan, menilai langkah Polda Metro Jaya melakukan penjemputan paksa terhadap pegiat media sosial Cakra Adi Negara berpotensi menjadi blunder yang justru merugikan institusi Polri sendiri.

Adi menegaskan, tindakan aparat kepolisian dalam menangani perkara yang melibatkan masyarakat, khususnya para pegiat media sosial, seharusnya mengedepankan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, transparansi, serta penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

“Jangan sampai cara-cara penegakan hukum justru menimbulkan persoalan baru dan menjadi bumerang bagi institusi Polri. Penjemputan paksa terhadap Cakra Adi Negara ini harus dijelaskan secara terbuka kepada publik. Apakah prosedurnya sudah sesuai dengan ketentuan hukum atau justru ada tindakan berlebihan dari aparat di lapangan,” ujar Adi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/11).

Ia mengingatkan bahwa apabila persoalan tersebut terus bergulir tanpa adanya klarifikasi serta evaluasi yang transparan, dampaknya tidak hanya merusak citra Polda Metro Jaya, tetapi juga berisiko menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri secara nasional.

Bahkan, menurut Adi, polemik ini berpotensi ikut memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto apabila muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa aparat penegak hukum tidak bekerja secara independen.

“Jangan sampai masyarakat kembali mempertanyakan, apakah benar Polri itu bersama masyarakat atau justru kepolisian sedang digunakan sebagai alat politik kekuasaan? Pertanyaan seperti ini sangat berbahaya bagi kepercayaan publik apabila tidak segera dijawab dengan tindakan nyata,” tegasnya.

Adi menekankan bahwa Polri merupakan institusi negara yang dibiayai oleh rakyat dengan mandat utama melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh karena itu, aparat kepolisian tidak boleh memunculkan kesan bahwa hukum hanya dijadikan instrumen untuk menghadapi pihak-pihak yang bersikap kritis.

Ia pun mendesak Kapolri untuk memberi perhatian serius terhadap penanganan perkara Cakra Adi Negara, termasuk memeriksa seluruh rangkaian tindakan personel yang terlibat dalam proses penjemputan paksa tersebut. Apabila ditemukan pelanggaran prosedur maupun tindakan represif, oknum terkait harus ditindak tegas sesuai aturan.

“BaraNusa tidak sedang meminta siapa pun kebal hukum. Semua warga negara sama di hadapan hukum. Namun, penegakan hukum juga tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Jangan sampai masyarakat yang menyampaikan pendapat atau kritik justru merasa terancam oleh aparat yang seharusnya melindungi mereka,” kata Adi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini