spot_img

Waketum DPP KNPI Raden Umar Kecam Perundungan Putri Dasco: Jangan Seret Anak ke Pertarungan Politik

Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Raden Umar, mengecam dugaan aksi perundungan dan serangan terhadap putri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang diduga berkaitan dengan dinamika politik.

Raden Umar menegaskan, perbedaan pandangan dan persaingan politik tidak seharusnya menyeret anggota keluarga, terlebih anak-anak yang tidak memiliki keterlibatan langsung dalam aktivitas politik orang tuanya.

Menurutnya, apabila benar terdapat pihak yang sengaja menjadikan putri Dasco sebagai sasaran serangan, tindakan tersebut merupakan perilaku tidak bermoral yang mencederai nilai demokrasi dan kemanusiaan.

“Pertarungan politik jangan sampai mengorbankan keluarga. Apalagi anak-anak yang tidak tahu-menahu tentang kepentingan dan dinamika politik orang tuanya. Jangan karena tidak mampu berhadapan secara langsung dalam kontestasi politik, kemudian anak dan keluarga justru dijadikan sasaran,” tegas Raden Umar di Jakarta, Sabtu (21/11).

Raden Umar mengaku prihatin setelah membaca pemberitaan mengenai pengakuan Dasco dalam peringatan Hari Anak Sedunia di Kompleks DPR/MPR, Jumat (20/11).

Dalam kesempatan tersebut, Dasco menceritakan bahwa putrinya yang masih berusia 17 tahun mempertanyakan alasan dirinya ikut menjadi sasaran perundungan akibat persoalan yang berkaitan dengan sang ayah.

Bagi Raden Umar, pertanyaan tersebut menjadi gambaran bahwa konflik dan persaingan politik dapat meninggalkan luka psikologis bagi keluarga yang seharusnya tidak dilibatkan.

“Bayangkan seorang anak perempuan berusia 17 tahun harus bertanya kepada ayahnya, apa salah dirinya sampai ikut menjadi sasaran perundungan. Ini sangat menyedihkan. Anak seharusnya mendapatkan ruang aman untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan masa depannya, bukan justru dibebani konflik politik orang dewasa,” ujarnya.

Ia menegaskan, kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Namun, kritik harus disampaikan secara proporsional dengan menyasar kebijakan, keputusan, kapasitas, dan tanggung jawab politik, bukan kehidupan pribadi maupun anggota keluarganya.

“Kritik terhadap Pak Dasco sebagai pejabat publik tentu sah dan menjadi hak setiap warga negara. Namun, jangan sampai kritik berubah menjadi serangan terhadap anak dan keluarganya. Jangan menjadikan keluarga sebagai alat tekanan politik. Ada batas etika dan kemanusiaan yang harus kita jaga bersama,” katanya.

Menurut Raden Umar, kebebasan berekspresi tidak boleh dijadikan pembenaran untuk melakukan intimidasi, penghinaan, perundungan, maupun tindakan yang merendahkan martabat anak.

Karena itu, ia meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta lembaga perlindungan anak lainnya memberikan perhatian terhadap dugaan perundungan tersebut.

Ia juga mendorong agar dugaan serangan di ruang digital ditelusuri secara proporsional, terutama apabila ditemukan unsur intimidasi, ancaman, atau tindakan lain yang berpotensi melanggar hukum.

Menurutnya, perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas, tanpa memperbesar eksposur maupun tekanan psikologis terhadap anak yang bersangkutan.

“Negara tidak boleh membiarkan anak menjadi korban konflik politik orang dewasa. Lembaga perlindungan anak harus memastikan hak-hak anak tetap terlindungi. Jika ditemukan dugaan pelanggaran hukum, tentu harus ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku,” katanya.

Lebih jauh, Raden Umar mengingatkan seluruh elemen politik, termasuk para pendukung dan simpatisan, agar menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan.

Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi Pancasila dan nilai kekeluargaan, demokrasi semestinya dijalankan dengan tetap menghormati martabat manusia dan melindungi kelompok rentan.

Ia menilai kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari kebebasan menyampaikan pendapat dan ketatnya persaingan politik, tetapi juga dari kemampuan menjaga etika serta menghormati hak asasi manusia.

“Jangan sampai ambisi dan kepentingan politik membuat kita kehilangan nurani. Jabatan bisa diperebutkan, kekuasaan bisa berganti, tetapi keselamatan dan masa depan anak-anak tidak boleh menjadi taruhan. Politik harus tetap punya batas, dan batas itu adalah kemanusiaan,” pungkas Raden Umar.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini