Intime – Pimpinan Pusat Perisai Syarikat Islam (PP PERISAI SI) menegaskan dukungan penuh agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah komando Presiden Republik Indonesia.
Sikap tersebut dinilai sebagai fondasi strategis dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat kepercayaan publik, serta memastikan penegakan hukum berjalan profesional dan bebas dari kepentingan politik praktis.
Pernyataan itu disampaikan menyikapi dinamika nasional pasca Rapat Kerja Kapolri dengan Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1). Dalam forum tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan efektivitas struktur Polri yang berada langsung di bawah Presiden sebagai Kepala Negara.
Ketua Umum PP PERISAI SI Adhitya Yusma Perdana mengatakan, penempatan Polri di bawah Presiden merupakan desain konstitusional yang paling rasional untuk menjaga netralitas institusi kepolisian di tengah dinamika sosial dan politik.
“Polri memiliki peran sentral dalam menjaga ketertiban umum dan stabilitas sosial. Penempatan langsung di bawah Presiden merupakan bentuk pengamanan institusional agar Polri berdiri di atas semua golongan,” ujar Adhitya, Sabtu (31/1)
Menurut dia, struktur komando tersebut juga menjamin kecepatan dan kesinambungan pengambilan kebijakan dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan nasional.
Sekretaris Jenderal PP PERISAI SI Muhammad Nur menambahkan, dukungan tersebut merupakan wujud tanggung jawab moral organisasi dalam menjaga suasana kebangsaan yang kondusif.
Ia mengimbau masyarakat tidak terjebak dalam spekulasi wacana yang berpotensi memicu kegaduhan.
PP PERISAI SI juga mengapresiasi pernyataan Kapolri yang menyebut lebih memilih menjadi petani ketimbang menjabat sebagai menteri. Menurut Adhitya, pernyataan tersebut mencerminkan kerendahan hati dan integritas kepemimpinan.
“Pernyataan itu menunjukkan kepemimpinan yang berorientasi pada pengabdian, bukan kekuasaan,” ujarnya.
