Intime – Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid mengatakan partainya masih mengkaji wacana pembentukan panitia khusus (pansus) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. PKB belum memutuskan apakah akan mendorong pembentukan pansus tersebut.
Jazilul mengatakan, PKB masih menerima berbagai masukan dari sejumlah pihak, termasuk aliansi masyarakat sipil. Pihaknya juga menghargai pendapat politikus Partai Demokrat Andi Arief mengenai usulan pansus.
“Kami masih dalam posisi menerima dan mengkaji berbagai pendapat dan masukan dari sejumlah kalangan, termasuk aliansi masyarakat sipil,” kata Jazilul, Rabu (14/10).
Dia menegaskan, pembentukan pansus saat ini masih sebatas wacana.
“Kami pun menghargai pendapat Pak Andi Arief, namun soal pansus masih sebatas wacana saja. Ya silakan berwacana,” ujarnya.
Sebelumnya, Andi Arief menilai pansus DPR bisa menjadi kesempatan bagi Gibran untuk memberikan klarifikasi terkait persoalan dokumen pendidikan yang disorot dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut Andi, Gibran justru menjadi pihak yang berpotensi diuntungkan jika pansus dibentuk karena bisa menjelaskan persoalan tersebut secara langsung.
“Karena itu menurut saya yang butuh pansus atau butuh klarifikasi itu sebenarnya adalah Wapres Gibran sendiri, Wapres Mas Gibran sendiri,” kata Andi dalam keterangannya, Selasa (13/10).
Andi kemudian mencontohkan pembentukan Pansus Bank Century pada era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia mengatakan, SBY tidak menghalangi pembentukan pansus yang saat itu digunakan untuk mengklarifikasi berbagai tuduhan.
“Tapi kita tahu bahwa Presiden SBY tidak melarang untuk terbentuknya pansus, justru pansus itu digunakan untuk mengklarifikasi semua tuduhan yang ada,” ucapnya.
Andi menilai, forum serupa bisa dimanfaatkan Gibran untuk menjelaskan polemik yang berkembang.
Meski demikian, sikap PKB masih sebatas mengkaji berbagai pendapat. Belum ada keputusan resmi dari partai tersebut untuk mengusulkan pembentukan pansus ijazah Gibran di DPR.
