spot_img

Polisi Bantah Tangkap Firli Bahuri di GOR, Sebut Hanya Koordinasi Jadwal Pemeriksaan

Intime – Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) menepis kabar penangkapan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Polisi membenarkan adanya penyidik yang mendatangi Firli di sebuah Gedung Olahraga (GOR), namun kunjungan itu hanya untuk menyepakati jadwal pemeriksaan kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto menyatakan langkah tersebut diambil karena Firli absen dalam dua panggilan pemeriksaan sebelumnya.

“Ya tidak ada yang ditangkap dan tidak ada yang diamankan. Penyidik, kami ulangi kembali, penyidik menemui saudara FB untuk menyampaikan, mengatur jadwal pemeriksaan atas dua surat panggilan sebelumnya,” kata Budi kepada wartawan pada Senin (16/11).

Budi enggan membeberkan alasan ketidakhadiran Firli pada dua panggilan terdahulu. Saat ini, penyidik masih menunggu kepastian dari penasihat hukum Firli guna menentukan jadwal pemeriksaan berikutnya.

“Saat ini penyidik masih menunggu konfirmasi dari pihak pengacara pendamping dari Pak FB untuk mensinkronkan waktu kapan akan hadir untuk dilaksanakan pemeriksaan. Kita akan sampaikan kepada teman-teman sekalian pada saat waktunya sudah disepakati antara penyidik dengan pihak pengacara Pak FB,” ujar Budi.

Pemeriksaan terhadap Firli diperlukan untuk menuntaskan kelengkapan berkas perkara sesuai petunjuk jaksa peneliti (P-19). Kasus yang menjerat Firli sejak 2023 itu hingga kini belum juga dilimpahkan ke tahap persidangan lantaran berkasnya sempat beberapa kali bolak-balik antara penyidik dan kejaksaan.

“Memang beberapa waktu ada beberapa kendala terkait tentang pemenuhan berkas perkara yang P19 oleh kejaksaan. Setelah itu dilengkapi oleh teman-teman penyidik dari Krimum dan ini dikirim kembali. Makanya untuk pemenuhan berkas perkara perlu kehadiran saudara FB,” tutur Budi.

Selain kasus pemerasan terhadap SYL, Firli juga terjerat dua perkara lain yang telah naik ke tahap penyidikan, yakni dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta pelanggaran larangan pertemuan dengan pihak berperkara sebagaimana diatur dalam Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang KPK.

Selama menyandang status tersangka, Firli tercatat telah tiga kali mengajukan permohonan praperadilan untuk menggugurkan status hukumnya. Upaya praperadilan terakhir yang ia daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 12 Maret 2025 berujung dicabut oleh pihak pemohon.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini