Intime – Pengamat Kebijakan Publik Agustinus Edy Kristianto mengkritik gaya Presiden Prabowo Subianto dalam memilih pejabat publik. Edy menilai keputusan pengangkatan pejabat di pemerintahan Prabowo cenderung dipengaruhi kesan personal.
Edy bahkan mengibaratkan cara Prabowo menggunakan kekuasaan seperti seseorang yang memiliki mainan sendiri.
“Prabowo, seperti memiliki mainan ini, terus dia seolah-olah menentukan nih siapa yang boleh main sama dia. Ketika nanti sudah apa bosan atau apa dia singkirkan, dia ganti. Dia buat kekuasaan seperti personal,” kata Edy, Jumat (18/9/2026).
Menurut Edy, selama pemerintahan Prabowo terdapat sejumlah pengangkatan pejabat yang dinilainya lebih banyak didasarkan pada kesan personal dibandingkan ukuran meritokrasi.
Dia mencontohkan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Edy mengatakan Purbaya sebelumnya mengungkap dirinya diperkenalkan kepada Prabowo melalui ekonom Aviliani.
Purbaya kemudian menjadi Menkeu setelah Prabowo terkesan dengan pemaparannya dalam sebuah sarasehan.
“Mungkin Pak Prabowo jatuh cinta ketika dia ngomong di sarasehan itu dengan data yang iseng-iseng saja. Tapi ternyata beliau terkesan dan Purbaya jadi menteri,” ujarnya.
Edy juga menyinggung pengangkatan Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dia mengatakan Prabowo pernah terkesan karena Dadan berhasil membantu menyembuhkan pohon cemara udang miliknya.
“Karena pohon cemara udangnya sakit, Pak Dadan berhasil menyembuhkan. Akhirnya Pak Dadan dipanggil Profesor saat itu karena berhasil menyembuhkan. Padahal Pak Dadan bukan Profesor,” kata Edy.
Menurut Edy, kesan personal tersebut kemudian berujung pada pengangkatan Dadan sebagai Kepala BGN. Dadan sendiri dicopot dari jabatan tersebut pada Juni 2026 setelah evaluasi Presiden.
Edy menilai pola pengambilan keputusan seperti itu dapat membuka ruang bagi pihak-pihak di sekitar presiden untuk memberikan pengaruh.
“Kalau kita kan inginnya pemilihan pejabat secara rasional berdasarkan standar meritokrasi, berdasarkan rekam jejak, ada alasan yang disampaikan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Dia mengatakan pemerintahan modern membutuhkan proses pengambilan keputusan yang profesional, berbasis data, serta mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara luas.
