Intime – Pengamat Kebijakan Publik Agustinus Edy Kristianto menilai pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan tidak semata berkaitan dengan persoalan kebijakan fiskal. Menurut dia, pergantian tersebut juga tidak terlepas dari dinamika internal dan relasi kuasa di Kementerian Keuangan.
Purbaya dicopot Presiden Prabowo Subianto pada Senin (14/9) dan digantikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Suahasil kemudian resmi menerima jabatan tersebut dalam serah terima di Kementerian Keuangan pada Selasa (15/9).
Agustinus mengatakan penilaiannya antara lain didasarkan pada tangkapan layar percakapan WhatsApp internal Kemenkeu yang beredar. Ia menyebut terdapat pesan yang diduga berasal dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama serta Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto.
Menurut Agustinus, dalam percakapan tersebut terdapat penolakan terhadap mutasi besar-besaran yang dilakukan Purbaya pada 10 September 2026. Penolakan itu, kata dia, berkaitan dengan dugaan persoalan mekanisme dan prosedur.
“Konflik ini dinilai bukan kejadian tiba-tiba, melainkan akumulasi dari ketegangan yang sudah terjadi sejak awal 2026, mencakup polemik tax amnesty, restitusi pajak, hingga urusan dividen BUMN,” kata Agustinus, Jumat (18/9).
Ia juga menyoroti keberadaan sejumlah pejabat yang disebut memiliki latar belakang alumni SMA Taruna Nusantara. Agustinus menyebut Bimo Wijayanto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebagai bagian dari jejaring tersebut.
Menurut dia, posisi para pejabat tersebut membuat dinamika internal Kemenkeu memiliki dimensi relasi kekuasaan yang lebih luas.
Sebelumnya, Purbaya secara implisit mengakui bahwa perombakan pejabat di lingkungan Kemenkeu menjadi salah satu faktor pencopotannya.
“Sebagian ada (karena perombakan pejabat). (Karena itu ya, Pak?) Sebagian iya,” ujar Purbaya seusai serah terima jabatan, Selasa (15/9).
Namun, Purbaya menegaskan pencopotan dirinya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Ia juga mengatakan kebijakan yang diambil selama menjabat Menkeu berkaitan dengan kebijakan Presiden.
Sementara itu, Suahasil menyatakan mendapat arahan Presiden untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara.
