Intime – Pernyataan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ulta Levenia Nababan, yang menyebut jas almamater Universitas Indonesia (UI) sebagai “daster kuning” menuai kritik. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi jajarannya agar komunikasi pemerintah tidak semakin memperburuk kepercayaan publik.
Fernando menilai pernyataan tersebut mencerminkan buruknya pola komunikasi pejabat pemerintah ketika menghadapi kritik dari masyarakat. Menurut dia, respons yang bernada merendahkan justru berpotensi memperbesar polemik dan memperburuk citra pemerintahan.
“Betapa buruknya komunikasi yang dilakukan Ulta Levenia Nababan sehingga sangat begitu merendahkan pihak yang melakukan kritik termasuk kampus tempat Fatimah Azahra kuliah,” kata Fernando dalam keterangannya, Rabu (22/7).
Ia berpandangan, sebagai pejabat yang bekerja untuk negara, setiap pembantu presiden semestinya menunjukkan sikap yang lebih bijak dalam merespons kritik publik. Menurut Fernando, kritik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dijawab dengan argumentasi, bukan serangan personal.
Fernando juga menyoroti posisi Ulta sebagai Tenaga Ahli Utama KSP yang dibiayai oleh anggaran negara. Karena itu, ia menilai pejabat publik seharusnya mampu menjaga etika komunikasi, terlebih ketika berhadapan dengan masyarakat maupun kalangan akademisi.
“Mereka yang menikmati keringat rakyat melalui pajak untuk menggaji mereka namun begitu tidak senangnya ketika mendengarkan kritik yang dilontarkan,” ujarnya.
Menurut Fernando, Presiden Prabowo perlu menjadikan polemik tersebut sebagai bahan evaluasi terhadap para pembantunya. Ia menilai komunikasi publik pemerintah akan sulit membaik apabila masih diwarnai pernyataan yang bersifat agresif dan defensif.
Atas dasar itu, Fernando meminta Presiden tidak ragu mengambil langkah tegas apabila terdapat pembantu yang justru memperburuk citra pemerintah. Menurut dia, pertimbangan kedekatan politik maupun peran selama masa pemilihan umum tidak semestinya menghalangi evaluasi terhadap kinerja pejabat.
“Saya ragu Presiden Prabowo Subianto akan mampu menyelesaikan masa jabatannya sampai 2029 kalau masih mempertahankan mereka-mereka yang komunikasinya selalu ingin menyerang dan defensif,” katanya.
Fernando menambahkan, keputusan sepenuhnya berada di tangan Presiden. Namun, ia meyakini perbaikan persepsi publik hanya dapat dilakukan apabila pemerintah membangun komunikasi yang lebih terbuka, santun, dan menghargai kritik dari masyarakat.
