Intime – Pusat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Universitas Nasional (P3M UNAS) mendesak pemerintah untuk memperbaiki arah kebijakan ekonomi di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Lembaga itu menilai, pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 belum menunjukkan capaian signifikan dan perlu segera dikoreksi dengan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat dan pasar.
“Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia progresif hingga mencapai 8 persen pada 2029, dengan rincian 5,3 persen pada 2025, 6,3 persen pada 2026, 7,5 persen pada 2027, 7,7 persen pada 2028, dan 8 persen pada 2029. Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 5,12 persen pada kuartal II-2025,” kata Ketua Tim P3M UNAS, Dr. Robi Nurhadi dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (21/10).
Menurut Robi, capaian tersebut masih jauh dari target dan menimbulkan keraguan publik terhadap efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah. Kondisi di lapangan justru memperlihatkan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menurunnya daya beli masyarakat.
“Bank Dunia bahkan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,8 persen pada 2025 dan 2026. Karena itu, arah kebijakan ekonomi harus lebih pro rakyat dan pro pasar, bukan pro oligarki,” tegasnya.
Robi juga menilai, penggantian Menteri Keuangan baru-baru ini harus diikuti dengan penyempurnaan tim ekonomi kabinet. Presiden, katanya, tidak perlu ragu mengganti pejabat yang tidak kompeten atau tidak sejalan dengan visi pembangunan ekonomi yang inklusif.
Selain menyoroti kebijakan makroekonomi, P3M UNAS menilai pentingnya penguatan ekonomi rakyat melalui pembangunan Koperasi Merah Putih (KMP). Robi mengingatkan agar program tersebut benar-benar dijalankan sebagai gerakan rakyat dari bawah, bukan proyek pemerintah dari atas ke bawah.
“Keberadaan KMP yang diklaim mencapai 80 ribu unit belum memberi manfaat signifikan bagi ekonomi rakyat di daerah. Maka Menteri Koperasi yang baru harus bekerja fokus dan profesional bersama Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) untuk memastikan KMP menjadi gerakan ekonomi rakyat yang kredibel,” ujarnya.
P3M UNAS juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum maksimal meski mendapat apresiasi dari dunia internasional, termasuk PBB, WHO, dan tokoh global seperti Bill Gates.
“Program MBG menunjukkan keberpihakan terhadap rakyat, terutama generasi muda. Namun pelaksanaannya di lapangan masih banyak catatan: mulai dari kasus keracunan, gizi tak tercukupi, minimnya transparansi anggaran, hingga pelaksana yang dinilai tidak kompeten,” jelas Robi.
Ia menilai penyebaran program MBG di beberapa daerah terkesan sekadar mengejar target kuantitas ketimbang kualitas. Karena itu, Presiden diminta tak segan melakukan perbaikan manajemen dan mengganti tim pelaksana agar program tersebut benar-benar memberi dampak nyata.
“Setahun berjalan, MBG belum terlaksana sesuai janji kampanye Presiden dan Wakil Presiden. Kami merekomendasikan evaluasi menyeluruh agar program ini berjalan profesional dan tepat sasaran,” tandasnya.
