Intime – Ritual menginjak kepala kerbau yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat menerima gelar adat “Baginda Pemuka Bangsa” di Lampung masih menjadi perbincangan. Meski tokoh adat menegaskan prosesi itu merupakan bagian dari ritual adat, pengamat menilai publik telanjur memberi tafsir politik terhadap momen tersebut.
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, mengatakan ritual “Pangan Kibau” dalam tradisi Lampung secara budaya merupakan simbol membuang sifat buruk dan ungkapan rasa syukur.
Selain itu, PDI Perjuangan juga telah menjelaskan bahwa lambang partainya adalah banteng moncong putih, bukan kerbau maupun sapi.
“Namun, dalam semiotika politik, publik terlanjur menangkapnya sebagai sinyalemen perlawanan yang sarat simbol,” kata Saiful di Jakarta, Selasa (30/6).
Menurut Saiful, konteks safari politik Jokowi membuat prosesi adat tersebut sulit dipisahkan dari pembacaan politik masyarakat.
Ia mengatakan, di era komunikasi visual, sebuah simbol dapat dimaknai berbeda oleh publik, terlepas dari maksud awal penyelenggara acara.
“Di era komunikasi visual hari ini, pesan tidak lagi hanya milik sang pembuat pesan, melainkan milik audiens yang menafsirkan,” ujarnya.
Saiful menyebut sebagian pengamat membaca visual kaki Jokowi yang menginjak kepala hewan bertanduk sebagai simbol ketegasan dan keberanian politik.
Ia menilai tafsir tersebut kemudian berkembang dengan mengaitkan kepala kerbau sebagai simbol yang diasosiasikan dengan PDI Perjuangan, partai yang pernah menjadi kendaraan politik Jokowi.
Menurut Saiful, sebagian publik memaknai momen itu sebagai sinyal bahwa Jokowi kini tampil sebagai kekuatan politik yang berdiri sendiri dan tidak lagi bergantung pada kekuatan politik lama.
“Publik membaca tindakan simbolis itu sebagai sebuah deklarasi terbuka,” katanya.
Ia menambahkan, safari politik Jokowi yang juga diwarnai penggunaan atribut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ikut memperkuat munculnya berbagai interpretasi politik di tengah masyarakat.
Meski demikian, Saiful menekankan bahwa penafsiran tersebut merupakan pembacaan semiotika politik yang berkembang di ruang publik, sementara secara resmi ritual adat tersebut telah dijelaskan sebagai bagian dari tradisi budaya masyarakat Lampung.
