Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi (Pras) melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Pulau Panjang. Dalam inspeksinya, ia mendapati sebuah helipad ilegal ditempat tersebut.
Namun saat disidak, Politikus PDIP itu mendapati ada sebuah helipad ilegal di Pulau Panjang. Padahal, tak jauh tertulis jelas di papan bahwa Pulau Panjang tersebut milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Kalau kita tidak datang ke sini, mana kita tahu di sini ada helipad, kok, ada helipad tapi gak lapor ke kita, helipad siluman namanya,” kata Pras saat sidak di Pulau Panjang, Kamis (30/6).
Dia mengaku, bingung prihal asal-usul adanya helipad di tempat tersebut. “Kalau kita gak ke sini mana tahu ada helipad di sini. Dan ini tidak melaporkan secara transparan bahwa di dalam itu ada landasan. Sekarang pertanyaannya, duit nya lari ke mana?. Oknum nya siapa?. Nanti kita carim,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwasanya boleh saja berinvestasi, namun harus ada aturan yang harus dipegang.
“Jangan kayak begini, rapihin, tiba-tiba dia buat helipad,” ujarnya.
Dirinya menjelaskan, tujuannya melakukan Sidak ke Pulau Panjang hari ini untuk melihat perkembangan pulau tersebut pasca audit BPK beberapa tahun lalu terkait korupsi bandar udara di sana.
“Kita disini mau melihat bagaimana audit BPK ini kan selalu permasalahan nya dengan aset. Kalau ini aset sudah mulai gak dibenerin, sampai kapanpun istilah nya akan menjadi temuan. Sebaik apapun anggaran tapi kalau temuannya selalu ada kan harus dibereskan. Iya (Pulau Panjang) status quo tahun 2010 temuan BPK nilainya hampir Rp80 miliar kerugian negara,” kata dia.
“Kedatangan saya kesini saya juga menyidak sebelum tahun anggaran perubahan ini berjalan. Supaya anggarannya pulau seribu apa sih yang diminta, biar kita semua tahu,” tegasnya menambahkan.
Ia mengatakan, pemerintah provinsi tidak akan menghambat investasi yang dilakukan di sana. Asal, prosesnya dilakukan secara transparan.
“Kita gak akan menghambat investasi di kepulauan seribu, tapi harus yang transparan. Kalau disini sama-sama diperhatikan, oknum ini sistemnya harus diubah,” terang dia.
